BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat menyoroti kekurangan dalam pengelolaan Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) 2024 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Meski program ini dirancang dengan tahapan seleksi yang terstruktur, Badko HMI Jawa Barat menilai bahwa aspek keterbukaan dan akuntabilitas
dalam pelaksanaannya masih lemah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan peserta.
Menurut Badko HMI Jawa Barat, beberapa peserta mengeluhkan tidak jelasnya kriteria dalam seleksi administrasi,
serta tidak adanya kesempatan memperbaiki berkas yang dinyatakan kurang lengkap.
Proses ini dinilai kurang transparan karena peserta yang gugur tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai alasan penolakan.
Tahap seleksi di perguruan tinggi juga dikritisi, karena adanya perbedaan standar penilaian antar kampus yang dinilai berpotensi menciptakan ketidakadilan.
Tahap penilaian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang melibatkan esai, video, dan portofolio, dinilai terlalu subjektif tanpa tolok ukur yang jelas dan konsisten.
Hal ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan pendaftar, terutama karena hasil penilaian tidak dijelaskan secara terbuka.
Pengumuman penerima beasiswa melalui akun pribadi pendaftar juga dianggap belum cukup akuntabel, karena tidak menyertakan informasi detail bagi peserta yang tidak lolos seleksi.
Badko HMI Jawa Barat menyambut baik rencana Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Barat, untuk mengevaluasi program JFLS.
Namun, Badko HMI Jawa Barat menekankan bahwa evaluasi ini harus komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk peserta dan penerima beasiswa, guna memperbaiki sistem yang ada.
“Beasiswa JFSL adalah harapan bagi putra putri jawa barat yang memiliki prestasi untuk mndapatkan apresiasi
dari Pemprov Jabar akan tetapi sistem seleksinya tidak transparan sehingga wajib jfls 2024 di tinjau ulang kembali,” ungkap Kabid Pendidikan dan Kebudayaan HMI BADKO Jawa Barat, Bayu Saputra.
Sementara itu, Ketua Umum HMI BADKO Jawa Barat Siti Nurhayati menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidaktransparanan dalam seleksi beasiswa Jabar Future Leader 2024.
“Program ini seharusnya menjadi instrumen pengembangan generasi muda berprestasi di Jawa Barat.
Namun, ketidakjelasan dalam prosedur seleksi mengaburkan prinsip meritokrasi, serta menghambat penerapan seleksi berbasis kebutuhan dan potensi secara adil,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa transparansi seleksi merupakan prasyarat dalam teori meritokrasi dan sistem berbasis kebutuhan yang menjamin keterbukaan akses dan kesetaraan kesempatan bagi peserta.
Jika proses ini tidak segera diperbaiki, kita berisiko kehilangan kepercayaan publik terhadap integritas program.
“Kami BADKO HMI Jawa Barat mendesak pihak penyelenggara untuk segera mengevaluasi sistem seleksi agar tetap berlandaskan prinsip keadilan,
transparansi, dan profesionalisme, sebagaimana semestinya dalam sebuah program beasiswa publik Jabar Future Leader tahun 2024,” tambahnya.
Badko HMI Jawa Barat meminta kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Beasiswa Jabar Future Leader Scholarship Tahun 2024 dan menuntut untuk di ulang kembali pelaksanaan Beasuswa JFLS 2024.
“Kami mempertanyakan kejelasan dari Pagu Anggaran Beasiswa JFLS Tahun 2024,” pungkasnya. (*/tiwi)
