PASJABAR

Oleh: Farid Riadi, Dosen Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Dpk. Magister Manajemen Program Pascasarjana Unpas (Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran)

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang menghadapi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Dengan tantangan yang semakin kompleks di tengah situasi global yang berubah cepat, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kapabilitas duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana agenda ekonomi yang akan dibawa pemerintahan ini untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meredam ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Warisan Masalah Ekonomi

Seperti yang telah diketahui, pemerintahan baru ini mewarisi berbagai masalah ekonomi yang belum terselesaikan dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu masalah utama adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, yang diperparah oleh krisis pandemi Covid-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Meski indikator ekonomi mulai membaik, masih banyak sektor-sektor kunci yang memerlukan perhatian serius, seperti pariwisata, manufaktur, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi domestik.

Selain itu, ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat semakin menjadi sorotan. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari disparitas pendapatan antara kelompok kaya dan miskin, tetapi juga antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks inilah, agenda ekonomi Prabowo-Gibran perlu menyasar solusi konkret yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Industrialisasi Berbasis Inovasi

Salah satu prioritas mendesak yang harus dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mendorong industrialisasi yang berkelanjutan dan berbasis inovasi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan potensi tersebut dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk ekspor. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana melepaskan diri dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang selama ini menjadi andalan, dan mulai beralih ke pengembangan industri hilir yang lebih kompetitif di pasar global.

Agenda ini tidak bisa diwujudkan tanpa dukungan penuh terhadap pengembangan riset dan teknologi. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan adanya sinergi antara kebijakan industrialisasi dengan peningkatan investasi dalam bidang inovasi, riset, dan pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri. Di era Revolusi Industri 4.0, penguasaan teknologi tinggi menjadi kunci bagi daya saing bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, sektor industri, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem inovasi yang sehat.

Reformasi Birokrasi

Tidak dapat dipungkiri, salah satu hambatan terbesar dalam mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia adalah birokrasi yang masih kaku dan sarat dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Tanpa adanya birokrasi yang transparan, efisien, dan berintegritas, berbagai kebijakan ekonomi yang progresif sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

Reformasi birokrasi ini harus dimulai dari level tertinggi hingga level terendah. Dalam konteks fiskal, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara agar dana publik dapat dialokasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor asing dan domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pembangunan infrastruktur di era Prabowo-Gibran tidak hanya perlu difokuskan pada infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Di era ekonomi digital ini, infrastruktur digital juga harus mendapatkan perhatian yang sama pentingnya.

Ekonomi digital memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dengan populasi muda yang besar dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki modal dasar untuk menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memanfaatkan momentum ini dengan mendorong pengembangan infrastruktur digital yang inklusif dan merata, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau akses internet. Pembangunan infrastruktur digital yang baik akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi berbasis teknologi.

Lapangan Kerja Inklusif

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan baru adalah masalah pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih relatif tinggi, terutama di sektor-sektor yang terdampak oleh disrupsi teknologi dan perubahan pasar global. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkualitas harus menjadi agenda utama dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru seperti ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor digital. Namun, selain menciptakan lapangan kerja, pemerintah juga harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reformasi pendidikan, terutama pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja, menjadi sangat penting agar tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan pasar tenaga kerja global yang semakin dinamis.

Lingkungan dan Transisi Energi

Isu lingkungan menjadi tantangan lain yang perlu mendapat perhatian serius dalam agenda ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam menghadapi perubahan iklim global, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan energi terbarukan harus menjadi salah satu prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang tidak ramah lingkungan.

Selain itu, regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan harus segera diberlakukan. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap sumber daya alam yang semakin terancam. Dalam hal ini, pendekatan pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan kebijakan ekonomi yang lebih holistik.

Harapan dan Tantangan

Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menghadirkan solusi yang bersifat jangka panjang dan berbasis pada analisis kebijakan yang matang. Reformasi struktural dalam berbagai sektor, pembangunan infrastruktur fisik dan digital, penciptaan lapangan kerja berkualitas. Serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, agenda ekonomi yang ambisius ini juga memerlukan komitmen politik yang kuat dan kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat Indonesia kini menunggu realisasi dari janji-janji kampanye yang telah disampaikan. Hanya dengan keberanian dan kebijakan yang terukur, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan Indonesia yang lebih makmur dan berdaya saing di kancah global. (han)