PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi, menyatakan bahwa Kementerian Komdigi berfokus pada literasi publik dan menjaga ruang digital agar Pilkada dapat berlangsung dengan damai.

“Kami memberikan literasi kepada masyarakat untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan aman dan damai, serta pentingnya partisipasi publik,” ujarnya setelah mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dilansir dari laman resmi Komdigi..

Dalam rapat tersebut, yang juga dihadiri oleh Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, Prabunindya menambahkan bahwa literasi publik difokuskan untuk mendorong pemilih agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

“Kami mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih pemimpin daerah yang terbaik untuk wilayah mereka,” tambahnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan keamanan data hasil Pilkada Serentak.

“Dalam hal keamanan siber, kami akan berkoordinasi dengan BSSN dan BIN untuk memastikan data Pilkada tetap aman,” ujarnya.

Untuk menjaga agar ruang digital tetap kondusif, Kementerian Komdigi mendorong kolaborasi berbagai pihak guna menghindari penyebaran konten negatif. 

Seperti hoaks, misinformasi, dan disinformasi.

“Kita harus bekerja sama untuk menciptakan ruang publik yang positif dan memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan akurat tentang calon pemimpin mereka,” jelasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga melakukan koordinasi untuk memetakan daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan sinyal. Guna memastikan konektivitas yang aman.

“Secara umum, Indonesia sudah terhubung dengan internet, namun beberapa daerah dengan kondisi topografi yang sulit mungkin membutuhkan perhatian khusus. Kami akan mencari solusi strategis agar proses pengiriman data dari petugas KPU tidak terganggu,” tambah Prabunindya. (han)