PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Diketahui dari hasil Kontestasi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pilwalkot Bandung 2024 telah usai dan memasuki tahap rekapitulasi.

Meski begitu, partisipasi masyarakat di Pilwalkot Bandung 2024 nurun drastis.

Berdasarkan data KPU Jabar, tercatat partisipasi masyarakat dalam pilwalkot yang baru digelar kemarin itu hanya mencapai 64,78 persen.

Angkanya lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten kota lain di Jabar.

Masih merujuk data KPU Jabar, Kota Banjar berhasil meraih partisipasi masyarakat sebesar 71,79 persen, KPU Kab Subang 70,34 persen, KPU Kab Pangandaran 78,42 persen, KPU Kab Bandung 72,85 persen.

Meskipun masih ada kabupaten kota lain yang lebih rendah dibanding Kota Bandung, seperti KPU Kab Sukabumi yang hanya mencapai partisipasi 56,32 persen.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Langlangbuana, Rafih Sri Wulandari mengungkapkan salah satu alasan anjloknya tingkat partisipasi masyarakat di Pilwalkot Bandung yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung kepada masyarakat.

“Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot Bandung itu sebetulnya sudah diprediksi. Faktor pertama ada masalah trust public kepada penyelenggara yaitu KPU. Selain itu, saya menilai KPU Kota Bandung itu lemah untuk sosialisasi kepada masyarakat bahkan cenderung kurang. Intinya kurang masif di dalam melakukan sosialisasi, jadi kepada masyarakat kurang menyentuh,” ucap Rafih.

Selain itu Rafih menyoroti bagaimana fungsi sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon sembari berkampanye.

Dimana, peran KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara tidak dijalankan secara maksimal.

“Jadi malah sosialisasi itu dilakukan oleh pasulnya masing-masing karena mereka punya kepentingan. Padahal, di kabupaten lain tingkat partisipasi masih cukup tinggi di atas 70 persen ya. Sehingga tercermin kepercayaan publik kepada penyelenggara itu menurun,” kata Rafih.

Waktu Pemilu yang Sempit

Rafih juga menilai sempitnya waktu penyelenggaraan Pilkada setelah Pemilu lalu. Hal itu, membuat antusiasme masyarakat untuk memberikan hak suara menurun.

“Melihat durasi waktu juga yang sangat mepet dan terlalu cepat, sehingga ada kecenderungan menimbulkan kejenuhan dari masyarakat.

Karena, fungsi penyelenggara pemilu juga harus bisa memastikan keberhasilan pemilu itu dari tingkat partisipasi,” ujarnya.

“Nah, ini berarti harus bisa ditanya terkait usaha apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi. Ini yang menjadi catatan bagi KPU Kota Bandung dalam penyelenggaraan berikutnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam mengungkapkan, banyak variable dan faktor yang menyebabkan turunya angka partisipasi masyarakat di Pilkada 2024.

“Dari kami KPU kota Bandung sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami buat 151 kegiatan di setiap kelurahan di 30 kecamatan masing-masing bikin kegiatan. Kami akan evaluasi,” imbuhnya. (rif)