PASJABAR

Oleh: Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si (Ketua Bidang Agama Paguyuban Pasundan) – Administrasi Negara dalam Buku Wawasan Islam

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Penggunaan penggambaran atau konseptualisasi dari suatu sistem dapat menggambarkan sebuah model dinamis yang berinteraksi dengan lingkungannya. Inilah yang banyak terjadi pada model administrasi Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek khas dan penting dari model administrasi dalam Islam. (administrasi negara)

1. Penitikberatan pada standar nilai dan etika Islami

Model administrasi Islam berorientasi pada nilai yang bermaksud hendak memaksimalkan standar nilai-nilai dan etika Islam. Model ini sebagai subsistem dari sistem Islam secara keseluruhan yang mempunyai tugas utama dan mendasar, yaitu membangun sistem administrasi yang tegak di atas landasan etika. Dalam melaksanakan tugas ini, aspek spiritualitas moralitas sangat diperhatikan. Kepentingan ekonomi dan materiel, serta pemanfaatan alam bagi kepentingan manusia merupakan bagian terpadu dari moralitas tersebut. Dalam hal ini, teknologi dikembangkan bagi kepentingan manusia. Bukan manusia yang dikorbankan untuk kepentingan teknologi.

2. Lembaga keuangan yang tidak riba

Administrasi Islam harus mclembagakan nilai-nilai Islam, misalnya membangun lembaga-lembaga keuangan nonriba. Langkah menuju arah tersebut di antaranya dengan membangun sebanyak mungkin Bank Islam. Walaupun gagasan ini bersifat Islami dan inisiatifnya muncul dari kalangan pemimpin politik, tugas menerapkan prinsip-prinsipnya berada di tangan para administrator, terutama para administrator Islam.

3. Hukum terhadap korupsi administrasi

Dalam upaya menegakkan standar etika, beberapa negara di dunia Islam dewasa ini mencoba menegakkan legislasi Islam dalam penindakan terhadap penyalahgunaan jabatan (administrative corrupfion), seperti penyuapan, nepotisme, dan pavoritisme. Apabila standar nilai dan moral Islami dalam administrasi hendak ditegakkan, pelanggaran seperti itu harus diberantas tanpa pandang bulu.

4. Keseimbangan antara lahir dan batin

Salah satu cara yang ditempuh oleh administrasi Islam untuk memaksimalkan nilai-nilai Islam adalah dengan menitikberatkan pada upaya-upaya untuk menyeimbangkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat, misalnya tidak saja membangun pabrik-pabrik, tetapi juga membangun mesjid, dan tidak saja memikirkan kesejahteran sosial, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Demikian pula pembangunan batiniah, dengan mengabaikan pembangunan ekonomi dan industri — jika dilihat dari kacamata Islam — tidak dibenarkan dan tidak bermanfaat, seperti tidak dibenarkannya pembangunan yang hanya menitikberatkan pada aspek-aspek matenel dan keduniaan saja.

5. Endognitas

Walaupun model Islami ini meminjam skema konscptahsasi Barat, yaitu analisis sistem terbuka, intisari dan kandungan milannilainya diambil dari sumber-sumber Islam sendiri. Endognitas dari model ini membuatnya menjadi khas, terutama apabila dibandingkan dengan model-model yang sudah ada di dunia muslim kini yang merupakan paduan Barat dan Timur, serta berkisar dari model birokrasi hingga model sosialis yang sangat menekankan metode-metode administrasi. Adapun model administrasi Islam dimaksudkan untuk lebih mengembangkan standar nilai dan etika yang disarikan dari ideologi muslim. Karena datang dari Ilahi, sudah nilai Islam akan sesuai dengan umat Islam dan masyarakat Islam. Nilai Islam adalah yang tertinggi karena merupakan ciptaan Allah, dan bukan karya atau hasil penyesuaian manusia. Model ideal ini bukan utopia, karena banyak bukti sejarah menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut pernah dan juga layak untuk diwujudkan.

6. Pencegahan dari ketidakadilan

Ada beberapa metode sederhana yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan: Pertama, pendidikan dan pelatihan (training) bagi seluruh warga masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam administrasi. Kedua, adanya interaksi yang bebas antara masyarakat dan seluruh cabang pemerintahan, khususnya dengan sistem peradilan. Kemudahan hubungan dengan pengadilan dapat mengurangi ketidakadilan, dan menghindari kelambatan penanganan masalah-masalah, baik bagi perseorangan atau pun kelompok dalam masyarakat. Ketiga, adanya.kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat tentang hak dan kewajibannya dengan memperjelas pengaturan hukum Islam tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat vis-a-vis terhadap pemerintahan. Hal ini tentu saja dapat memperkecil penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan nilai-nilai Islam oleh kedua belah pihak, baik oleh pemerintah atau warga negara.

7. Konsep Syura

Yang membuat syura menjadi ciri khas model Islami adalah adanya mekanisme untuk melahirkan kesepakatan konsensus, dan bukan pada pengaruh (suara) mayoritas dan minoritas. Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan petunjuk secara eksplisit tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat, para pemimpin harus menyelenggarakan pertemuan (majlis syura) untuk membahas masalah tersebut. Kemudian menetapkan fatwa yang melegalisasi setiap persoalan.

8. Penitikberatan pada kerja sama

Aspek khas lainnya dari model administrasi Islami adalah penitikberatan pada kerja sama, bukan pada persaingan. Persaingan sebagai suatu nilai, hanya dimaksudkan untuk mencari rida Allah, seperti membayar zakat, memberikan sedekah, dan lainnya. Adapun dalam urusan duniawi, penitiberatan kerja sama bukan saat dalam masalah-masalah administrasi, melainkan juga pada kegiatan ekonomi. Secara umum, Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan tuntunan terinci dan metode-metode pelaksanaan kerja sama. Hal tersebut sepenuhnya bergantung pada situasi dan kondisi. Sejauh berkaitan dengan masalah administrasi, Islam menyarankan agar para administrator Islam selalu bekerja sama dengan orang atau kelompok lain, juga menyarankan agar mereka membantu para kliennya dalam memenuhi kebutuhannya serta mengurangi sebanyak mungkin pembatasan proses kendati harus mengorbankan efisiensi dan sifat ekonomis. (administrasi negara) (han)