PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) RI menargetkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak rampung pada Maret 2025.

Sebanyak 4 juta dosis vaksin telah disiapkan untuk didistribusikan ke 26 provinsi di seluruh Indonesia.

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, drh Imron Suandy, mengungkapkan bahwa vaksinasi PMK di 2025 ini sudah dimulai sejak Januari.

Dan akan berlanjut hingga pertengahan Maret.

Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan vaksinasi hewan ternak di Kampung Bonteng, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Kamis (30/1/2025).

“Jadi pemerintah pusat mengalokasikan vaksin untuk didistribusikan ke 26 provinsi. Total dari pusat sendiri kami siapkan 4 juta dosis, yang sudah mulai diberikan sejak Januari dan ditargetkan selesai pada pertengahan Maret,” ujar Imron.

Ia menambahkan bahwa vaksinasi ini akan difokuskan pada daerah-daerah yang masuk dalam kategori zona merah PMK, seperti Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wilayah tersebut menjadi prioritas karena merupakan sentra peternakan nasional, dengan populasi hewan ternak yang mencapai 60 persen dari total populasi di Indonesia.

“Kami prioritaskan intervensi vaksinasi serentak ini di zona merah, seperti Lampung, Jawa, Bali, dan NTB. Ini adalah sentra ternak utama, sehingga vaksinasi harus dilakukan lebih intensif di daerah-daerah tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Imron menyebutkan bahwa vaksinasi akan diprioritaskan bagi sapi perah, sapi bibit, serta sapi potong yang akan banyak diperdagangkan menjelang Idul Adha.

Vaksinasi untuk Kekebalan

Kementan ingin memastikan bahwa hewan ternak yang akan dikirim ke berbagai daerah sudah memiliki kekebalan yang cukup sehingga tidak menjadi sumber penyebaran PMK.

Selain sapi, vaksinasi juga akan diberikan kepada kambing, domba, dan babi, terutama di wilayah yang berdekatan dengan populasi sapi dan kerbau yang rentan terhadap penyakit ini.

“Kami ingin memastikan sapi potong yang akan beredar menjelang Idul Fitri dan Idul Adha memiliki kekebalan yang cukup. Qgar tidak menjadi sumber penularan. Selain sapi, ternak lain seperti kambing, domba, dan babi juga akan divaksinasi, terutama yang berada di sekitar wilayah rentan,” tambahnya.

Pelaksanaan vaksinasi ini tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Tetapi juga melibatkan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan dari pihak swasta.

Dengan adanya sinergi ini, Kementan optimistis vaksinasi PMK akan selesai sesuai target. Dan mampu menciptakan kekebalan komunal untuk mengendalikan penyebaran penyakit.

“Vaksinasi ini dilakukan secara gotong royong, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta. Harapan kami, vaksinasi dapat selesai tepat waktu. Sehingga kekebalan komunal dapat terbentuk, dan risiko penyebaran PMK melalui pergerakan ternak bisa diminimalisir,” tegas Imron.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bandung Barat, Wiwin Aprianti, menyampaikan bahwa vaksinasi di wilayahnya telah dilakukan secara masif. Sehingga wabah PMK yang sempat meningkat pada akhir 2024 kini mulai terkendali.

“Saat ini di KBB kasus PMK mulai melandai. Karena sejak peningkatan kasus di akhir tahun lalu, kami langsung gencar melakukan vaksinasi. Kami mendapatkan vaksin dari pusat, provinsi, APBD KBB, serta dukungan dari pihak feedlot,” ungkap Wiwin. (uby)