BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan keprihatinannya atas lambatnya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
Ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera mempercepat proses tersebut guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Bandung Kang DS—sapaan akrab Bupati Dadang—dalam acara Halal bi Halal. Bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung. Yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Program MBG oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta BGN, di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis (24/4/2025).
“Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik. Padahal, satu titik SPPG ini untuk melayani 3.500 jiwa,” ujar Kang DS.
Ia menekankan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program MBG sangat tinggi dan seluruh pihak di Kabupaten Bandung sudah siap mendukung.
Bahkan, Pemkab Bandung telah menyiapkan dukungan pendanaan melalui APBD. Untuk membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di 280 desa dan kelurahan. Serta mendapat dukungan dari Bank BJB dan kalangan pondok pesantren.
“Sudah hampir 60 pesantren menyatakan siap menjadi SPPG. PCNU Kabupaten Bandung juga siap aktif, bukan hanya jadi penonton,” imbuhnya.
Urgensi Program MBG
Kang DS juga menyoroti urgensi pelaksanaan program MBG yang ditargetkan mulai berjalan penuh pada akhir Desember 2025. Sebagai bagian dari janji politik Presiden Prabowo yang akan berlangsung hingga 2030.
“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jangan terkesan menghambat atau mempersulit,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romny Romaya untuk ikut mendorong realisasi program ini.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut sangat penting. Untuk memperkenalkan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
“Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini, bahkan membebaskan biaya pendirian koperasi di 280 desa dan kelurahan,” ungkap Dindin.
Ia menargetkan seluruh KMP sudah terbentuk sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.
Beberapa desa yang lebih dulu membentuk koperasi akan didorong agar segera dijadikan lokus SPPG.
“Secara bertahap, sesuai arahan Pak Bupati, desa-desa yang sudah terbentuk KMP-nya akan kita percepat jadi SPPG,” pungkas Dindin.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan pusat, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bandung dapat segera terwujud secara maksimal dan menyeluruh. (*)
