BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi ultimatum yang disampaikan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terkait penanganan premanisme di wilayahnya.
Dedi menegaskan, pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan dari pihak manapun yang mencoba mengganggu ketertiban. Khususnya yang berpotensi merusak iklim investasi di Jawa Barat.
Menurutnya, tindakan tegas terhadap premanisme adalah bagian dari upaya melindungi para investor dan pelaku usaha. Agar merasa aman dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka di Jawa Barat.
“Jangan sampai karena ulah segelintir orang yang mengaku ormas atau preman, para investor jadi takut menanamkan modalnya di sini. Ini akan sangat merugikan masyarakat luas,” ujar Dedi usai menghadiri rapat koordinasi di Gedung Sate, Bandung, Senin (28/4/2025).
Ia menambahkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Termasuk mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri dan perusahaan-perusahaan yang kini tengah berkembang di berbagai daerah.
“Kalau pabrik dan usaha ditutup karena intimidasi atau pungli, siapa yang dirugikan? Rakyat kita sendiri,” tegasnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas) untuk memberantas aksi premanisme yang menyasar perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.
Satgas tersebut terdiri dari aparat kepolisian, Satpol PP, dan unsur TNI yang siap bertindak cepat ketika menerima laporan adanya gangguan keamanan oleh oknum ormas atau preman.
“Saya tidak gentar dengan ancaman dari siapa pun. Saya bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan setiap tindakan melanggar hukum ditindak secara profesional dan adil. Demi menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan aman. (uby)
