Bandung, www.pasjabar.com — Menjelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di wilayahnya berjalan tanpa hambatan. Meski sempat ada protes mengenai kebijakan rombel 50 siswa, Ia mengklaim tidak ada keributan dari orang tua siswa seperti yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Dedi, keberhasilan ini tak lepas dari implementasi program Pemerataan Akses Pendidikan Sekolah (PAPS) yang dicanangkan pemerintah provinsi. Program ini disebut mampu menjaring siswa putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan.
Rombel 50 Siswa Sempat Tuai Polemik
Meski menuai pro dan kontra, salah satu kebijakan yang tetap diterapkan oleh Dedi adalah peningkatan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) menjadi 50 siswa.
Kebijakan ini sempat ditentang sejumlah pihak, terutama karena dianggap membebani sistem pembelajaran dan tenaga pendidik.
Namun, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru memberi solusi atas masalah daya tampung yang terbatas di sekolah negeri.
Ia juga menambahkan, melalui pendekatan ini, lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat tertampung di sekolah formal.
Dedi Minta Pemda Aktif Jaring Anak Putus Sekolah
Gubernur Dedi juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota untuk aktif menjaring anak-anak putus sekolah, khususnya mereka yang terdampak masalah ekonomi.
Ia berharap, tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah hanya karena alasan biaya.
Program ini diharapkan menjadi jembatan agar semua anak di Jawa Barat memiliki akses pendidikan yang setara, termasuk mereka yang sempat keluar dari sistem pendidikan formal.
Sekolah Swasta Keluhkan Penurunan Minat, Pemerintah Siapkan Solusi
Di sisi lain, kebijakan rombel 50 siswa juga memunculkan keluhan dari sekolah swasta. Penurunan jumlah pendaftar di sekolah swasta dinilai sebagai dampak langsung dari bertambahnya kapasitas sekolah negeri.
Menanggapi hal tersebut, Dedi berjanji pemerintah provinsi akan mencarikan solusi agar sekolah swasta tetap mendapat perhatian.
Ia mengisyaratkan akan ada skema dukungan untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta sebagai mitra pendidikan di Jawa Barat.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat bahkan menyatakan akan menggugat Keputusan Gubernur terkait kebijakan rombel 50 siswa karena dianggap merugikan lembaga pendidikan swasta.
