BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Dampak dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penambahan jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri mulai dirasakan sejumlah sekolah swasta.
Salah satu contohnya adalah Perguruan Taman Siswa Kota Bandung, yang mengalami penurunan jumlah pendaftar drastis pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Berbeda dengan suasana semarak di sekolah negeri yang tengah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), suasana di Taman Siswa terlihat lengang.
Tak ada aktivitas MPLS yang biasa dilakukan oleh para siswa baru di awal tahun ajaran. Ruang-ruang kelas yang seharusnya dipenuhi oleh semangat para peserta didik baru, justru kosong tak berpenghuni.
Menurut data dari pihak yayasan, hingga hari keempat pelaksanaan MPLS di sekolah negeri, SMA Taman Siswa hanya berhasil menjaring 5 orang siswa baru. Sementara SMK Taman Siswa sama sekali tidak mendapatkan satu pun peserta didik baru.
Kondisi Sekolah Swasta
Menurut Anwar Hadja, Ketua Bidang Organisasi dan SDM Yayasan Perguruan Taman Siswa, dari lima calon siswa SMK yang sempat mendaftar sebelumnya, seluruhnya telah membatalkan pendaftaran. Dan menarik kembali uang administrasi mereka.
“Dari delapan yang semula mendaftar di SMA, tinggal lima yang masih bertahan. Sementara di SMK, dari lima pendaftar, semuanya sudah mengundurkan diri. Ini tentu pukulan berat bagi kami,” ujar Anwar saat ditemui di lingkungan sekolah, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, kebijakan rombel 50 siswa per kelas di sekolah negeri menjadi salah satu penyebab utama sepinya pendaftar di sekolah swasta.
Banyak orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Karena dinilai lebih ekonomis dan kini menampung lebih banyak peserta didik.
Sementara itu, sejak 14 Juli 2025, seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Barat sudah memulai kegiatan MPLS. Sejumlah sekolah melaporkan kelas-kelas mereka penuh sesak. Menyesuaikan dengan aturan baru mengenai penambahan kapasitas siswa per kelas.
Pihak Taman Siswa mengaku tidak bisa bersaing dengan sekolah negeri dari sisi biaya dan fasilitas.
Namun mereka tetap berupaya bertahan dengan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Dan berharap masih ada siswa yang mendaftar dalam beberapa hari ke depan, meski tahun ajaran baru telah dimulai.
“Kami tetap optimistis dan terus membuka pendaftaran. Masih ada kemungkinan orang tua yang belum menentukan pilihan. Kami siap menerima,” ujar Anwar menambahkan.
Situasi ini menjadi refleksi bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah daerah bisa berdampak langsung. Terhadap ekosistem sekolah swasta yang selama ini ikut menopang dunia pendidikan nasional.
Jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan terhadap sekolah swasta, dikhawatirkan akan banyak lembaga pendidikan yang gulung tikar dalam waktu dekat. (uby)
