BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta DPR melakukan revisi terkait tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, kebijakan tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Intinya kami mendukung langkah yang diambil Presiden Prabowo. Kemiskinan dan pengangguran saat ini menjadi masalah utama,” ujar Ono, Senin (1/9/2025).
Ia menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya lebih difokuskan pada program-program yang berpihak langsung kepada rakyat, bukan untuk kebutuhan yang justru memperberat beban masyarakat.
“APBN dan APBD harus fokus kepada program yang memihak rakyat. Jangan membuat kebijakan yang malah mempersulit rakyat, terutama dari sisi ekonomi,” tambahnya.
Ono juga menilai efisiensi anggaran merupakan langkah yang mendesak dilakukan. Salah satunya dengan memangkas gaji, tunjangan, serta fasilitas yang diterima pejabat. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Termasuk terhadap belanja-belanja rutin yang tidak berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Anggaran itu harus lebih diarahkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD, serta para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan tersebut, diputuskan sejumlah langkah strategis. Di antaranya pencabutan kebijakan tunjangan jumbo bagi anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. (*/uby)
