# Bupati Bandung Barat
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM –– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan di tingkat desa.
Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan resmi kegiatan Sosialisasi Peran Petugas Registrasi Desa oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang digelar di eVilla Istana Bunga, Parongpong, beberapa Waktu yang lalu.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh petugas registrasi desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat.
Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab mereka, khususnya dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan,
meningkatkan akurasi data, serta memperkuat pelayanan publik berbasis data yang valid dan terintegrasi.
Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada ketepatan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah.
Menurutnya, data yang valid dan akurat menjadi pondasi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan.
“Kita tidak bisa berbicara pembangunan tanpa data yang akurat. Petugas registrasi desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap data warga tercatat dengan benar dan mutakhir,” Jeje menuturkan.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam
menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus
menegaskan peran penting desa sebagai fondasi utama pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Optimalkan Peran Desa
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para petugas registrasi desa dapat mengoptimalkan peran
mereka sebagai garda terdepan dalam pembaruan data kependudukan, sehingga seluruh program
pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat desa untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib, terintegrasi, dan transparan.
Kolaborasi lintas level pemerintahan, kata Jeje, merupakan kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan.
“Administrasi kependudukan bukan hanya soal data, tetapi juga tentang pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” pungkasnya. (adv/put)
# Bupati Bandung Barat
