BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Eskalasi politik di awal tahun 2026 kian memanas setelah ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM-K) bersama koalisi 50 organisasi kemasyarakatan (ormas), haroqah, dan berbagai komunitas menggelar acara bedah buku kontroversial di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026) sore. Gibran End Game? Rahasia Ijazah Jokowi & Gibran Dibongkar! begitu tajuk dari bedah uku tersebut.
Acara yang berlangsung khidmat namun penuh tensi ini membedah dua karya literatur yang menyasar integritas pemimpin negara, yakni buku berjudul “Gibran End Game, Wapres Tak Lulus SMA” karya Dr. Rismon Sianipar dan “Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu” karya M. Rizal Fadillah, S.H. Kegiatan ini tidak hanya menarik perhatian aktivis, tetapi juga dihadiri oleh kalangan intelektual, guru besar, hingga purnawirawan jenderal TNI.
Hasil Riset Investigasi: Klaim Wapres Tak Lulus SMA
Penulis buku Gibran End Game, Dr. Rismon Sianipar, memaparkan secara gamblang bahwa isi bukunya bukanlah sekadar opini politik, melainkan hasil dari sebuah penelitian panjang yang komprehensif.
Rismon mengeklaim telah menelusuri jejak pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga ke Australia untuk memvalidasi data tersebut.
“Buku ini disusun melalui wawancara, kajian kurikulum, anatomi silabus, hingga struktur capaian pembelajaran,” tegas Rismon di hadapan peserta.
Motivasi utama penulisan buku ini, menurutnya, adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai latar belakang pendidikan pemimpin mereka.
Ia menegaskan temuan risetnya bahwa Gibran tidak pernah menuntaskan pendidikan tingkat Menengah Atas (SMA) atau sederajat, baik di instansi dalam negeri maupun luar negeri.
Meski menyadari risiko politik yang besar, Rismon mengaku tetap meluncurkan buku ini demi transparansi informasi bagi anak bangsa.
Sentimen Publik dan Big Data Terkait Ijazah Presiden
Selain menyasar Wapres, forum ini juga mengupas tuntas keraguan publik terhadap ijazah Presiden Joko Widodo melalui buku karya M. Rizal Fadillah.
Rizal menjelaskan bahwa bukunya berbasis pada metodologi penelitian polling dan pengolahan big data untuk menangkap persepsi masyarakat secara luas.
Menurut Rizal, investigasi yang dilakukan langsung ke akar rumput menunjukkan adanya keyakinan yang kuat di tengah masyarakat bahwa ijazah milik Presiden adalah palsu.
Buku tersebut mencoba merangkum keresahan dan ketidakpercayaan publik tersebut ke dalam sebuah narasi hukum dan sosial yang terstruktur.
Rizal berharap karyanya dapat menjadi bahan evaluasi bagi penegakan integritas kepemimpinan nasional.
Dukungan Akademisi: Metodologi Ilmiah dalam Kritik Politik
Kritik tajam yang dilemparkan dalam kedua buku tersebut mendapat validasi dari sudut pandang akademis.
Guru Besar Universitas Pasundan (Unpas), Prof. Dr. Anton Minardi, yang hadir sebagai narasumber, menyatakan bahwa karya-karya ini telah memenuhi kaidah ilmiah.
Menurutnya, penulis menggunakan investigative research method (metode penelitian investigatif) yang lazim digunakan dalam studi kasus kritis.
“Buku ini bersifat ilmiah karena menggunakan metode penelitian yang jelas. Saya menyarankan kepada para penulis agar terus memperkuat dasar-dasar ilmiah dan data faktualnya agar pembaca semakin yakin dan informasi ini dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik,” tutur Prof. Anton.
Diskusi ini juga menjadi ajang debat bagi para dosen dari berbagai kampus ternama yang turut hadir sebagai peserta aktif.
Konsolidasi 2026: Menuju Gerakan Pemakzulan di Senayan
Kegiatan bedah buku ini ternyata bukan sekadar diskusi literasi, melainkan pemantik bagi pergerakan politik yang lebih besar.
Perwakilan penyelenggara, Syafril Sjofyan, menegaskan bahwa hasil dari bedah buku ini akan ditindaklanjuti dengan penggalangan public pressure atau tekanan massa yang masif.
Syafril mengungkapkan bahwa aliansi ormas, ulama, advokat, dan purnawirawan TNI telah menyusun agenda besar di awal tahun 2026.
“Kami menilai sudah pantas Gibran dimakzulkan berdasarkan temuan-temuan ini. Langkah selanjutnya, kami akan melakukan audiensi dan aksi ke DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya.
Rencana aksi pemakzulan ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam dinamika politik nasional di sisa masa jabatan pemerintahan saat ini. (Fal)
