MBG: Ambisi Politik Dan Problem Tata Kelola

# Makan Bergizi Gratis

Oleh: Yaya Mulyana A Aziz

Peluncuran Makan Bergizi Gratis (MBG) dimaksudkan sebagai jawaban atas masalah gizi dan akses pendidikan. Namun bukti lapangan terbaru menegaskan sebuah kekhawatiran mendasar: ketika kebijakan besar diimplementasikan cepat tanpa tata kelola yang matang, ambisi bisa berubah menjadi risiko nyata bagi kesehatan dan fiskal negara. Data evaluasi lapangan menunjukkan puluhan ribu kasus keracunan makanan dan rendahnya kepuasan penerima angka yang tak bisa kita abaikan jika tujuan kebijakan adalah melindungi anak-anak (CELIOS, 2025).

MBG dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan menekan stunting melalui penyediaan makanan di sekolah sebagai program prioritas. Aktor yang terlibat luas: pemerintah pusat, sejumlah kementerian, penyedia logistik makanan, hingga pemerintah daerah dan penyedia lokal. Namun sejak skala besar dipercepat, banyak aspek implementasi rantai pasok, quality control, hingga mekanisme akuntabilitas ternyata belum siap. Ini memunculkan pertanyaan: apakah skema MBG diluncurkan sebagai program teruji atau lebih sebagai agenda politik prioritas cepat?

Gap MBG

Permasalahan MBG bukan pada niat pemberian makanan bagi anak miskin adalah tujuan sosial yang sah melainkan pada desain institusional dan praktik tata kelola. Dua celah besar muncul: (1) Governance gap  penunjukan penyedia dan mekanisme pengawasan lemah; (2) Evidence gap minimnya policy sandbox dan evaluasi sebelum skala nasional (Sari et al, 2025). Akibatnya, program yang harusnya berbasis bukti dan bertahap menjadi program kuantitas-driven yang rentan konflik kepentingan dan risiko keselamatan publik. Kebijakan menyerupai MBG di negara lain misalnya di Korea Selatan dengan nama free lunch program menunjukkan pengalaman negara lain: program makan sekolah efektif bila ada uji coba bertahap, mekanisme pembelian lokal yang menghidupkan petani, dan sistem quality assurance berkelanjutan (Baek et al, 2019)

Laporan evaluasi independen menemukan fakta mengkhawatirkan: preferensi penerima sering mengarah pada tunjangan uang tunai karena kualitas menu tidak memadai; hampir 46–73% responden menunjukkan masalah kepuasan atau preferensi alternatif; tercatat ribuan kasus keracunan yang berkaitan dengan menu MBG. Kasus-kasus ini bukan keganjilan statistik mereka adalah bukti nyata kegagalan pengawasan kualitas dan rantai pasok yang rapuh. Di beberapa daerah, pengadaan sentral tanpa keterlibatan petani lokal juga menggerus potensi multiplier ekonomi desa (CELIOS, 2025).

Skala Prioritas

Jika masalah ini dibiarkan maka akan berakibat: (a) beban fiskal bertambah tanpa hasil gizi yang jelas; (b) kepercayaan publik pada program sosial menurun; (c) anak sebagai penerima manfaat justru terpapar risiko kesehatan; dan (d) kesempatan pemberdayaan ekonomi lokal hilang. Secara institusional, ekspansi program tanpa penyesuaian tata kelola memperkuat praktik kebijakan berbasis politisasi alih-alih bukti, sehingga mengikis kapasitas negara untuk respons kebijakan yang kredibel. MBG seharusnya menjadi warisan positif bukan jebakan fiskal dan tata kelola. Beberapa langkah prioritas layak dituntut publik sekarang juga:

1. Moratorium ekspansi sampai audit independen selesai melalui audit dan pembentukan satgas teknis-publik.
2. Skema uji coba ulang berdasarkan hasil evaluasi bertahap (policy sandbox) dalam skala daerah sebelum skala nasional.
3. Prioritaskan pembelian bahan pangan lokal dari petani/UMKM untuk meningkatkan kualitas gizi sekaligus efek ekonomi lokal.
4. Fokus pada penerima manfaat di daerah 3T, wilayah prioritas stunting dan wilayah kategori miskin ekstrem.
5. Pelibatan tata kelola hybrid melalui kolaborasi antara sektor organisasi sipil terlibat dalam perencnaan tata kelola, sektor militer dalam pengawasan dan UMKM sebagai pemasok komoditas. Langkah ini untuk menstrategiskan kembali dan menempatkan fungsi militer sebagaimana mestinya dalam implmentasi kebijakan MBG.

Kritik ini bukan menolak intervensi pro-rakyat; justru sebaliknya ini ajakan agar intervensi dilaksanakan secara bertanggung jawab. Negara yang efektif melindungi bukan yang rajin mengumumkan program, melainkan yang telaten memastikan program bekerja di lapangan. Berikut adalah rincian masalah utama dan solusi kebijakan yang diupayakan:

1. 1. Tantangan Anggaran dan Fiskal Masalah: Program ini membutuhkan dana yang sangat besar (diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun saat beroperasi penuh). Ada kekhawatiran mengenai pembengkakan defisit APBN dan pengalihan anggaran dari sektor krusial lainnya seperti infrastruktur atau subsidi energi. Solusi Kebijakannya adalah: Implementasi Bertahap: Melakukan peluncuran secara bertahap (skala pilot project) untuk mengontrol arus kas negara. Reorganisasi Anggaran: Mengalihkan dana dari pos subsidi yang tidak tepat sasaran atau program yang kurang efisien. Optimalisasi Pendapatan Negara: Meningkatkan rasio pajak dan efisiensi penagihan untuk menutup kebutuhan dana.
   2. Logistik dan Rantai Pasok Masalah: Menjangkau jutaan siswa di daerah terpencil (3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal) adalah tantangan logistik yang nyata. Selain itu, ketergantungan pada bahan pangan impor untuk memenuhi kebutuhan susu atau daging dapat menekan neraca dagang. Solusi Kebijakannya adalah: Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mewajibkan bahan baku diambil dari petani, peternak, dan nelayan setempat. Ini sekaligus memutar roda ekonomi desa. Dan pembangunan Dapur Umum (Satuan Pelayanan): Mendirikan pusat pengolahan makanan di sekitar lingkungan sekolah untuk memastikan kesegaran dan menekan biaya distribusi.
   3. Standar Gizi dan Keamanan Pangan Masalah: Menjaga kualitas nutrisi agar tetap konsisten di seluruh wilayah Indonesia tidaklah mudah. Risiko keracunan makanan atau ketidaksesuaian menu dengan kebutuhan gizi anak (stunting vs obesitas) juga menjadi perhatian. Solusi Kebijakannya adalah:  Pelibatan Tenaga Ahli: Menempatkan ahli gizi di setiap satuan pelayanan untuk menyusun menu seimbang. Dan  Sistem Monitoring Digital: Menggunakan aplikasi untuk memantau distribusi makanan, kualitas menu, dan memberikan laporan real-time dari sekolah ke pemerintah pusat.
   4. Keberlanjutan dan Pengawasan Masalah: Program sebesar ini rentan terhadap praktik korupsi, kebocoran anggaran, atau politisasi di tingkat lokal. Solusi Kebijakannya adalahTransparansi Publik: Membuka data penerima dan realisasi anggaran agar bisa diawasi oleh masyarakat dan lembaga audit (BPK/BPKP). Dan  Kelembagaan Khusus: Pembentukan badan khusus (seperti Badan Gizi Nasional) untuk mengonsolidasikan tanggung jawab agar tidak tumpang tindih antar kementerian.

Penulis:

Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Aziz, M.Si

Akademisi Kebijakan Publik – Universitas Pasundan

 Referensi

Baek, D., Choi, Y., & Lee, H. (2019). Universal Welfare May Be Costly: Evidence from School Meal Programs and Student Fitness in South Korea. Sustainability, 11(5), 1290. https://doi.org/10.3390/su11051290

Sari, N. H., Lionardo, A., Thamrin, M. H., & Putra, R. (2025). Free School Meals Policy as a Learning Framework for MBG in Indonesia: A Systematic Literature Review. Eduvest-Journal of Universal Studies, 5(10), 12939-12954.

CELIOS. 2025. Research Reports. Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis). https://celios.co.id/makan-tidak-bergizi-tidak-gratis/.

Nugroho. Y. 2025. Artikel Opini. Tak Ada Pesta Abadi. Kompas id. https://www.kompas.id/artikel/tak-ada-pesta-abadi

# Makan Bergizi Gratis