BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pemerintah Kota Bandung bersiap melakukan langkah serius dalam menangani krisis kesehatan mental di kalangan pelajar.
Berdasarkan hasil skrining Cek Kesehatan Jiwa (CKG) periode Agustus–Oktober 2025, hampir separuh peserta didik di Kota Bandung terindikasi mengalami masalah kesehatan mental.
Dari total 148.239 siswa yang mengikuti skrining, sebanyak 71.433 siswa atau 48,19 persen menunjukkan indikasi gangguan kesehatan jiwa.
Temuan paling menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs sederajat, dengan angka mencapai 49,09 persen.
Data CKG Ungkap Tingginya Ansietas dan Depresi Pelajar
Data CKG mencatat, pada jenjang SMP/MTs sederajat:
- 30,55 persen siswa mengalami masalah kesehatan jiwa,
- 76,46 persen mengalami gejala ansietas ringan,
- 7,89 persen terindikasi ansietas berat,
- 15,23 persen mengalami depresi ringan, dan
- 7,42 persen terindikasi depresi berat.
Sementara itu, pada jenjang SD/MI sederajat, dari 80.724 siswa, sebanyak 43.390 siswa (53,75 persen) terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, dengan dominasi gejala ansietas ringan dan depresi ringan.
Pada jenjang SMA/MA sederajat, angka gangguan kesehatan mental tercatat 25,79 persen, sedangkan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) mencapai 48,51 persen.
Psikolog Nilai Kondisi Sudah Masuk “Lampu Kuning”
Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat sekaligus dosen psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), M Ilmi Hatta, menilai kondisi kesehatan mental pelajar di Bandung sudah berada pada tahap “lampu kuning” dan membutuhkan penanganan profesional yang serius.
“Di sekolah memang sudah ada guru BK, tetapi kewenangannya terbatas. Untuk kasus-kasus tertentu yang cukup berat, tidak bisa hanya ditangani guru BK. Harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi,” ujar Ilmi, Jumat (6/2/2026).
Psikolog Turun ke Sekolah, Guru BK Diperkuat
Ilmi menjelaskan, ke depan para psikolog akan dilibatkan secara aktif untuk mendampingi sekolah.
Selain menangani siswa secara langsung, psikolog juga akan memberikan pelatihan kepada guru Bimbingan Konseling (BK) agar memiliki kapasitas lebih baik dalam mengenali gejala awal gangguan mental.
“Guru BK akan mendapat pelatihan. Mereka akan dibekali kemampuan untuk menangani masalah emosional dan perilaku, mengetahui kapan harus merujuk ke psikolog, dan bagaimana mendampingi siswa secara tepat,” jelasnya.
Komitmen Wali Kota Bandung
Program ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang sejak awal mendorong kehadiran psikolog di lingkungan sekolah.
Kehadiran psikolog diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis (well-being) siswa, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta mendukung konsentrasi belajar.
Tak hanya menyasar lingkungan sekolah, upaya intervensi juga menyentuh peran orang tua. Menurut Ilmi, banyak persoalan kesehatan mental anak berakar dari pola asuh dan lingkungan keluarga.
“Psikoedukasi kepada orang tua sangat penting. Orang tua perlu memahami cara mendidik dan mendampingi anak dengan baik agar tidak memperparah kondisi psikologis anak,” ujarnya.
Kolaborasi Himpsi, Disdik, dan Dinkes Kota Bandung
Kolaborasi antara Himpsi, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung akan diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari pelatihan guru BK, training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga psikoedukasi bagi orang tua di tingkat kewilayahan.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Pemerintah Kota Bandung berharap angka gangguan kesehatan mental pelajar dapat ditekan secara bertahap dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat secara psikologis. (*/tie)
