BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Dewan Profesor dan civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) resmi mengeluarkan pernyataan sikap bertajuk “Seruan Padjadjaran” pada Jumat (6/3/2026).
Seruan ini muncul sebagai respons atas memanasnya konflik di Timur Tengah.
Selain itu, juga beberapa respon atas kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Profesor Unpad, Atwar Bajari, menyatakan bahwa diplomasi “Bebas Aktif” Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian berat.
Hal ini dipicu oleh keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), serta agresi militer Israel terhadap Iran yang dibantu Amerika Serikat.
“Kebijakan luar negeri yang ‘aktif’ menuntut keberpihakan yang konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan keadilan,” ujar Atwar dalam keterangan resmi melalui Kantor Komunikasi Publik Unpad.
5 Poin Utama Seruan Padjadjaran
Berikut adalah intisari dari pandangan para Guru Besar Unpad:
- Kecaman keras terhadap tindakan agresi militer yang dilakukan Israel, dengan bantuan Amerika Serikat, terhadap Republik Islam Iran. Serangan terhadap suatu negara berdaulat, merupakan eskalasi ekstrem yang melanggar Hukum Internasional, mengancam stabilitas kawasan, dan memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas. Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka tatanan internasional berbasis hukum (rule based international order) akan kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya.
- Duka cita yang mendalam atas wafatnya para pemimpin bangsa Iran dan warga sipil lainnya. Tragedi ini bukan hanya kehilangan bagi bangsa Iran, tetapi juga menjadi preseden berbahaya dalam praktik hubungan internasional, di mana pembunuhan politik terhadap kepala negara atau pemimpin suatu negara dinormalisasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri.
- Seruan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap tegas dan konsisten terhadap prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif serta amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Presiden perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan dalam Board of Peace (BoP).
- Seruan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan kajian kritis terhadap dampak luas yang ditimbulkan oleh Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
- Seruan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk segera menghentikan segala bentuk agresi militer dan mendesak seluruh pihak untuk kembali kepada jalur diplomasi serta penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Menegakkan Prinsip Bebas Aktif
Para Guru Besar menekankan bahwa kebijakan luar negeri yang “aktif” menuntut keberpihakan yang konsisten pada nilai kemanusiaan dan martabat manusia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Unpad mendorong pemerintah untuk tetap tegas terhadap segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan yang terjadi di tatanan dunia.
Harapan untuk Ekosistem Kebijakan Nasional
Melalui Seruan Padjadjaran ini, Universitas Padjadjaran berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap pelanggaran kemanusiaan yang nyata demi kepentingan pragmatis.
Keselamatan tatanan dunia dan kedaulatan ekonomi nasional harus menjadi prioritas utama, dalam peninjauan perjanjian internasional.
Pernyataan sikap ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan parlemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis di panggung internasional.
Hal ini guna memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi integritas, keadilan sosial, dan kemerdekaan bagi segala bangsa. (tie)
