BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Pemuda Santri dan Mahasiswa Muslim menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (15/3/2026) pagi. Mereka secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Indonesia bergabung ke dalam organisasi internasional Board of Peace (BoP).
Sambil membentangkan spanduk bernada protes, massa menyuarakan kekhawatiran terkait kedaulatan negara dan independensi militer Indonesia jika bergabung dengan lembaga tersebut.
Board of Peace Instrumen Geopolitik Negara Besar
Koordinator aksi dalam orasinya menyatakan bahwa Board of Peace dinilai bukan sekadar lembaga perdamaian biasa, melainkan instrumen kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Mereka khawatir, keterlibatan Indonesia dalam BoP akan mengikis kedaulatan dalam pengambilan keputusan strategis nasional.
“BOP hanyalah instrumen kepentingan geopolitik negara-negara besar. Kami menilai Indonesia akan kehilangan independensinya, terutama jika ada keterlibatan komando militer asing dalam struktur tersebut,” ujar Wahyu, Wakil Koordinator Aksi saat ditemui di lokasi.
Soroti Potensi Pengerahan Militer
Selain menolak keanggotaan, massa juga menyoroti kemungkinan pengerahan personel TNI di bawah struktur organisasi tersebut.
Mereka khawatir militer Indonesia nantinya akan berada di bawah komando langsung negara lain, khususnya Amerika Serikat, yang dianggap mendominasi lembaga tersebut.
Aksi yang berjalan tertib ini juga diwarnai dengan pembacaan pernyataan sikap. Poin utama yang ditegaskan adalah menolak segala bentuk kerja sama pertahanan atau perdamaian yang berpotensi menempatkan militer Indonesia di bawah struktur komando negara lain.
Menurut para demonstran, kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik bebas aktif.
Politik bebas aktif artinya Indonesia tidak harus tunduk pada struktur militer asing yang dapat merugikan kepentingan nasional di masa depan.
Pernyataan Sikap dan Harapan
Aksi yang berjalan dengan tertib dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian ini diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap secara kolektif. Terdapat tiga poin utama yang disampaikan oleh para pendemo:
-
Menolak keras keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace karena dianggap merugikan kedaulatan bangsa.
-
Menuntut Pemerintah untuk tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif tanpa intervensi kekuatan militer global.
-
Menolak segala bentuk kerjasama pertahanan yang menempatkan personel militer Indonesia di bawah struktur komando atau kendali langsung negara asing.
Massa mengancam akan membawa gelombang demonstrasi yang lebih besar ke tingkat nasional jika pemerintah tidak segera memberikan penjelasan transparan mengenai draf kerjasama dengan organisasi internasional tersebut.
