BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat implementasi kebijakan Work From Home (WFH) yang kini telah memasuki minggu ketiga.
Selain menekan mobilitas aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan konsumsi listrik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pengendalian mobilitas pegawai menjadi fokus utama selama penerapan WFH. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus menekan biaya operasional pemerintah.
“Memasuki minggu ketiga pelaksanaan WFH, kami terus melakukan berbagai upaya agar mobilitas pegawai rendah. Ini penting untuk efisiensi, baik dari sisi konsumsi BBM, listrik, maupun efektivitas kerja,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).
Untuk menjaga kedisiplinan ASN, Pemkot Bandung menerapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi digital. Sistem ini memungkinkan aktivitas kerja pegawai tetap terpantau meskipun dilakukan dari jarak jauh.
Kepatuhan ASN Meningkat, Penghematan Signifikan
Farhan juga mendorong adanya evaluasi dari pemerintah pusat agar kebijakan WFH lebih terarah. Ia menekankan bahwa kedisiplinan ASN menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
Selain itu, Pemkot membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan guna memastikan pengawasan berjalan optimal.
Dari sisi efisiensi, kebijakan ini menunjukkan hasil signifikan. Dari total 1.354 pegawai yang menjalani skema Work From Anywhere (WFA), rata-rata pengeluaran BBM harian mencapai sekitar Rp25.000 per orang. Dengan demikian, potensi penghematan mencapai puluhan juta rupiah setiap hari.
“Kalau dihitung, Rp25.000 dikalikan 1.354 pegawai, itu sudah menunjukkan efisiensi yang cukup besar setiap harinya,” kata Farhan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan tingkat kepatuhan ASN terus meningkat. Pada minggu pertama, tercatat 136 ASN melanggar aturan, namun pada minggu kedua jumlahnya menurun drastis menjadi 16 ASN.
“Jika tidak ada tugas resmi yang mengharuskan ASN keluar dari zona kerja, maka akan dikenakan sanksi administratif,” tegasnya.
Meski masih terdapat kendala teknis, terutama bagi pengguna iOS, Pemkot Bandung memastikan akan terus meningkatkan sistem agar kebijakan WFH berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas layanan publik. (rif)
