Jakarta, www.pasjabar.com — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lainnya.
Mahfud menilai perkara tersebut menjadi peristiwa besar karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Ia bahkan membuka kemungkinan adanya tujuan yang lebih serius di balik dugaan penyadapan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang yang dipandu Rizal Mustary dan ditayangkan melalui kanal YouTube pribadinya.
“Hari ini ada peristiwa besar. Pemimpin tertinggi Polri dan beberapa pemimpin lainnya yang juga di jabatan tinggi perwira tinggi itu dinyatakan sebagai tersangka dalam satu tindak pidana,” kata Mahfud mengawali pembahasannya.
Dalam podcast tersebut, Mahfud mengulas sejumlah ketentuan hukum yang digunakan penyidik untuk menjerat para tersangka. Namun, ia juga menyoroti kemungkinan adanya motif lain yang belum terungkap dalam proses penyidikan.
Mahfud Nilai Tujuan Penyadapan Bisa Mengarah ke Makar
Saat membahas pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka, Rizal Mustary mempertanyakan apakah perkara tersebut sudah mengandung unsur makar.
“Di situ kan nggak ada makar, Pak?” tanya Rizal.
“Ya, nggak ada. Belum ada,” jawab Mahfud.
Meski demikian, Mahfud tidak menutup kemungkinan penyidik menemukan unsur lain apabila motif dan tujuan tindakan tersebut terungkap lebih jauh.
Ia mengingat pernyataan seorang jenderal bintang tiga yang menyebut dugaan penyadapan itu sebagai “pengkhianatan terhadap negara yang paling jelek sepanjang sejarah”.
Mahfud juga mengaitkan perkara tersebut dengan peristiwa pada 2024. Ia menyinggung sosok yang disebut sebagai Bu Koni dan kabar mengenai pernyataan bahwa Prabowo hanya diberi waktu dua tahun untuk memimpin sebelum harus pergi ke Rusia karena dikejar-kejar.
Berdasarkan rangkaian peristiwa yang ia singgung, Mahfud menduga tindakan penyadapan tersebut mungkin memiliki tujuan yang lebih serius.
“Jadi kira-kira memang tujuannya agak-agak makar,” sebut Mahfud.
Ia kemudian mengingatkan bahwa tindak pidana makar memiliki ancaman hukuman berat, bahkan dapat berujung pada hukuman mati. Namun, pernyataan tersebut merupakan penjelasan Mahfud mengenai kemungkinan hukum, bukan ancaman pidana yang saat ini dikenakan kepada para tersangka.
Tiga Petinggi Polri Dijerat Pasal Penyadapan dan UU ITE
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik telah menahan ketiganya di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan atau intersepsi informasi elektronik secara melawan hukum. Pasal tersebut memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 332 KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap sistem elektronik dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Ketiga tersangka juga dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik secara melawan hukum. Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara.
Dengan demikian, hingga pengumuman penetapan tersangka, penyidik belum menerapkan pasal makar dalam perkara tersebut. <Cite refs={[“turn189479search2″,”turn189479search9”]}/>
Dugaan Penyadapan Berawal dari Laporan Polisi 30 Oktober 2026
Pengungkapan perkara ini bermula dari laporan seorang anggota polisi pada 30 Oktober 2026. Pelapor mengetahui adanya dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon masuk ke server Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut diduga berlangsung tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan dari penyidik, serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan belum menemukan indikasi makar dalam perkara tersebut. Menurut Yusril, pasal yang penyidik gunakan sejauh ini berkaitan dengan penyadapan, intersepsi, dan pelanggaran UU ITE.
Ia juga menyebut motif penyadapan masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
Perbedaan penekanan antara pernyataan Mahfud dan Yusril menunjukkan bahwa dugaan motif di balik perkara ini masih menjadi perhatian. Namun, penentuan ada atau tidaknya unsur makar tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian hukum. (pri)










