Jakarta, www.pasjabar.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada perbuatan makar. Tindakan tersebut dinilai berpotensi membahayakan kepentingan negara hingga keselamatan pimpinan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026). Ia menegaskan, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur pemantauan.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo.
Pernyataan tersebut muncul setelah Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
Prasetyo Nilai Dugaan Penyadapan Bahayakan Negara
Prasetyo menilai tindakan yang diduga dilakukan para tersangka memiliki konsekuensi serius. Terlebih, dugaan penyadapan itu menyasar langsung komunikasi Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, tindakan tersebut dapat mengancam kepentingan negara sekaligus keselamatan pimpinan tertinggi negara. Karena itu, pemerintah memandang perkara ini sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Meski demikian, Prasetyo memastikan kasus tersebut tidak akan mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Tiga Jenderal Polri Menjadi Tersangka
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiganya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Penyidik Menduga Penyadapan Berlangsung pada 2025–2026
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Kegiatan tersebut diduga tidak memiliki kaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga diduga menghapus jejak log aktivitas penyadapan pada Oktober 2026.
Asep menegaskan, kegiatan pemantauan maupun penyadapan harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Presiden Berhentikan Listyo Sigit dari Jabatan KSP
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani keputusan presiden terkait pemberhentian tersebut.
“Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” kata Prasetyo.
Pemberhentian itu menjadi salah satu perkembangan dalam perkara dugaan penyadapan yang kini menyeret tiga jenderal Polri. Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka masih menjadi bagian penting untuk mengungkap dugaan perbuatan tersebut.










