BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — DPRD Kota Bekasi Soroti Potensi Banjir di Wilayah Kota Bekasi.
Kota Bekasi terpantau diselimuti awan mendung dengan intensitas hujan ringan hingga sedang dalam beberapa pekan ke depan.
Musim penghujan kali ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Februari 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat adanya kawasan rawan banjir Kota Bekasi di enam wilayah.
Kasie Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bekasi, Idham Khalid mengatakan enam wilayah itu dikategorikan potensi banjir lantaran lokasinya berada di dataran rendah.
“Wilayah potensi banjir itu ada daerah Rawalumbu, Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, dan Medan Satria,” ungkap Idham.
Menanggapi hal ini, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meminta dinas perhubungan dan dinas bina marga dan sumber daya air (BMSDA) gerak cepat dalam mengatasi banjir dan macet di musim hujan.
Alasannya, intensitas hujan di Kota Bekasi mulai naik karena masuk musim hujan.
Penanganan cepat itu dianggap sebagai solusi jangka pendek dalam melayani masyarakat yang terdampak.
“Kami meminta dinas terkait untuk memaksimalkan satgas unit reaksi cepat dalam penanganan banjir,” ucap Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Adhikan Dirgantara.
Menurut dia, banjir di Kota Bekasi yang disebabkan hujan lokal biasanya karena saluran air tak berfungsi dengan maksimal.
Sehingga, perlu penanganan cepat dari unit reaksi cepat (URC) dalam mengatasinya, supaya aliran air tidak tersendat.
“Kemudian ada semacam tumpukan air yang harus segera dipindahkan melalui pompa,” kata Adhika Dirgantara.
Di samping melakukan penanganan secara pragmatis, kata dia, pemerintah daerah juga harus melakukan penanganan jangka panjang.
Hal ini bisa dikoordinasikan dengan lembaga legislatif dalam Menyusun program kerja.
“Untuk jangka pendek, kami minta Dinas BMSDA menurunkan satgas di titik-titik timbulnya genangan,” kata Adhika.
Selain penanganan cepat terhadap genangan, kata dia, personil dinas perhubungan perlu siaga mengantisipasi kemacetan yang disebabkan adanya banjir yang sifatnya cepat surut.
“Dinas perhubungan perlu membentuk tim reaksi cepat untuk mengatasi kemacetan ketika terjadi banjir,”pungkasnya. (Adv)
