Cimahi, www.pasjabar.com — Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, melaksanakan kunjungan reses ke Kota Cimahi pada Senin, 4 Agustus 2025. Dikenal dengan sapaan Teh Aanya, kunjungannya kali ini mengungkap fakta mengejutkan tentang tantangan berat yang dihadapi kota kecil berpenduduk padat ini.
Dari krisis APBD hingga tingginya angka perceraian, Cimahi kini berharap penuh kepada perwakilan di pusat untuk mencari solusi.
Cimahi: Kota Padat Penduduk dengan Masalah Kompleks
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam sambutannya memaparkan kondisi unik Cimahi.
Dengan luas hanya 40,2 km² dan dihuni lebih dari 500 ribu jiwa, Cimahi menjadi kota terpadat di Jawa Barat.
Bukan hanya itu, Cimahi juga menjadi kota terpadat se-Indonesia.
Ngatiyana menegaskan, “Kami tidak memiliki sumber daya alam. Modal utama kami adalah sumber daya manusia.”
Namun, kota ini dibayang-bayangi oleh berbagai masalah, mulai dari persoalan sampah, banjir, dan ketidakjelasan batas wilayah dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
Yang paling menyakitkan, kata Ngatiyana, adalah tingginya angka perceraian yang mencapai 1.200 kasus per tahun, dengan korban utama adalah perempuan dan anak-anak.
Krisis APBD dan Harapan pada Teh Aanya
Kondisi fiskal Kota Cimahi juga sedang tertekan. Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Harjono, APBD Cimahi harus dirasionalisasi hingga Rp200 miliar.
Penurunan ini disebabkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan kebijakan transfer daerah dari Kementerian Keuangan yang membuat dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) menurun signifikan.
Harjono berharap besar kepada Teh Aanya untuk menjadi jembatan aspirasi di tingkat pusat. “Kami berharap Teh Aanya bisa menjadi jembatan aspirasi kami di tingkat pusat,” ujarnya.
Teh Aanya sendiri merespon dengan positif, mencatat semua masukan, termasuk isu krusial seperti pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menambah beban APBD yang sudah mengecil.
Kota Cimahi termasuk yang menghadapi tekanan berat di sektor ini. Walau berhasil menambah 1.700 P3K, gaji dan tunjangan menjadi beban berat di tengah APBD yang mengecil.
“Saya hadir untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, mencatat kebutuhan, dan akan membawa semua ini ke pembahasan anggaran di tingkat pusat,” ujarnya.
Batas Wilayah jadi Sorotan
Teh Aanya juga menyoroti pentingnya penyelesaian batas wilayah yang jelas antara Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Ia menilai ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut akurasi pendataan penduduk dan penyaluran program-program pemerintah.
“Saya minta data lengkapnya. Lahan-lahan sisa pembangunan jalan tol, misalnya, bisa diajukan untuk menjadi aset milik Pemkot Cimahi agar bisa dimanfaatkan optimal,” kata Teh Aanya.
Janji DPD RI: Mengawal Isu Cimahi di Tingkat Pusat
Menanggapi semua keluhan tersebut, Teh Aanya berkomitmen untuk membawa aspirasi dari Cimahi dan daerah lain di Jawa Barat ke forum Rapat Anggaran bersama Presiden, DPR, dan DPD RI pada 15 Agustus mendatang.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah untuk akurasi pendataan penduduk dan penyaluran program pemerintah.
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Herman Hermawan, turut menegaskan bahwa masalah defisit anggaran dan ketidakpastian dana transfer pusat adalah isu nasional. “Kami akan mengawal ini di tingkat pusat,” katanya.
Herman juga menyebutkan inisiatif Teh Aanya untuk membuka program “Teh Aanya Melayani 24 Jam”, sebuah platform digital untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal konkret untuk mencari solusi bagi permasalahan pelik yang dihadapi Cimahi.
