BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/12/2025) sore.
Dalam aksi tersebut, buruh menuntut kenaikan upah buruh sebesar 10 persen untuk tahun 2026 guna menyesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan hidup.
Aksi ini diikuti oleh buruh dari berbagai sektor industri yang datang dengan mengenakan atribut masing-masing serikat. Massa aksi memadati kawasan Gedung Sate sembari membawa spanduk dan poster berisi tuntutan kenaikan upah serta perbaikan sistem ketenagakerjaan.
Aksi berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian guna menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.
Para buruh menilai, kenaikan upah pada tahun depan harus mampu mengimbangi laju inflasi dan tingginya harga kebutuhan pokok. Mereka juga menegaskan bahwa keputusan upah buruh tidak boleh merugikan pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung sektor industri di Jawa Barat.
Kawal Rapat Dewan Pengupahan
Koordinator aksi buruh, Roy Jinto, mengatakan aksi demo buruh ini merupakan bentuk pengawalan terhadap rapat pleno Dewan Pengupahan yang tengah berlangsung bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurutnya, kenaikan upah buruh tahun 2026 harus mengacu pada rekomendasi bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat.
“Kami meminta kenaikan upah buruh maksimal 10 persen dari upah tahun 2025. Kenaikan ini sangat dibutuhkan karena biaya hidup masyarakat terus meningkat, mulai dari kebutuhan pangan, perumahan, hingga pendidikan,” ujar Roy Jinto.
Roy menegaskan, buruh berharap pemerintah provinsi dapat bersikap adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Ia menilai dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh harus menghasilkan keputusan yang berimbang.
Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga menyuarakan tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak yang dinilai merugikan kaum pekerja. Sistem tersebut dianggap menciptakan ketidakpastian kerja dan melemahkan perlindungan hak buruh.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib hingga sore hari. Para buruh berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026. (uby)
