JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia kepada terdakwa Herry Wirawan sudah tepat.
“Intinya dari kami mengapresiasi langkah-langkah yang cepat, konkret, yang dilakukan aparat penegak hukum dan secara profesional. Dan saya kira penegak hukum telah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat,” kata Muhadjir seperti dikutip PASJABAR dari laman kemenkopmk, Kamis (13/1/2022)
Lebih lanjut, ia mengatakan, hukuman yang didapat oleh pelaku kekerasan seksual pada anak akan mencegah agar tidak ada kasus serupa yang terjadi di kemudian hari.
“Dan yang lebih penting adalah bagaimana supaya vonisnya nanti betul-betul memberikan efek jera,” katanya.
Menurut Muhadjir, kasus kekerasan seksual pada anak bisa terjadi di mana saja tidak hanya di lembaga pendidikan. Karena itu, dia meminta semua pihak memiliki kewaspadaan dan perhatian tinggi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“Kejadian seperti ini bisa diterjadi mana saja, termasuk di lembaga pendidikan,” tandasnya.
Seperti diketahui Sidang lanjutan kasus pencabulan belasan santriwati dengan terdakwa Herry Wirawan, digelar Selasa (11/1/2022) siang dengan agenda tuntutan. Dalam sidang tuntutan ini, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman mati dan kebiri karena merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.
JPU pun menuntut terdakwa dengan denda Rp500 juta, pengumuman identitas terdakwa, mewajibkan membayar kepada korban Rp331 juta lebih, serta membekukan dan membubarkan yayasan yatim piatu yang dimilikinya. Serta merampas harta kekayaan milik terdakwa untuk dilelang dan digunakan untuk biaya korban dan bayi – bayinya. (ytn)
