SUMEDANG, WWW.PASJABAR.COM — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan calon pemimpin masa depan Indonesia.
Di masa depan, Indonesia diprediksi menjadi negara maju jika tiga syarat terpenuhi, yakni ekonomi dan infrastruktur yang bagus, Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, dan reformasi birokrasi, yang saat ini menghadapi banyak tantangan antara lain pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan disrupsi.
Hal ini dikatakan oleh Ridwan Kamil dalam Acara Kuliah Umum Stadium General Praja IPDN dengan tema “Penguatan Ketahanan Nasional Melalui Upaya Pemantapan Stabilitas Nasional dan Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi” di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (23/2/2022).
“Harapannya 2045, mereka yang di IPDN adalah calon pemimpin dalam rentang 20 tahun pasti mereka menjadi pengambil keputusan. Kalau kepalanya kuat, maka masa depan pemerintahan di Indonesia pasti akan luar biasa,” kata Ridwan Kamil.
Pria yang kerap disapa Kang Emil pun menggarisbawahi tentang reformasi birokrasi. Mengingat tantangan reformasi birokrasi ini akan menjadi hal yang sangat dekat ketika para Praja IPDN kelak masuk ke dalam pemerintahan.
“Salah satunya adalah reformasi birokrasi yang terus menerus. Terkait birokrasi, para Praja yang nanti masuk pemerintahan harus mampu melihat disrupsi sebagai tantangan. Ada disrupsi digital, pandemi, dan global warming, itu harus direspons dengan cara-cara baru,” ujar Kang Emil.
Teori birokrasi
Menurutnya, secara umum teori birokrasi ada empat tahap. Tahap pertama yang masih dijalankan oleh sebagian daerah di Indonesia, yaitu birokrasi aturan.
Kedua adalah birokrasi performa yang dijalankan oleh mayoritas pemerintahan daerah. Namun kelemahan dari birokrasi ini adalah masih ada stigma, bahwa membangun negara hanya menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya memulai dengan membereskan birokrasi. Ingat teori ini, birokrasi sekarang ada empat tahap. Sebagian daerah di Indonesia masih di tahap satu, yaitu birokrasi aturan. Ada aturan ada kegiatan, tidak ada aturan tidak ada kegiatan,” jelas Kang Emil.
“Birokrasi tahap kedua sekarang mayoritas di Indonesia, yaitu birokrasi performa. Kalau bagus dikasih piala, dikasih WTP, dikasih Adipura. Yang jelek dikasih disinsentif. Tapi kelemahan birokrasi tahap dua ini masih menganggap urusan membangun daerah itu urusan PNS. Tidak ada kolaboratif di birokrasi level dua,” paparnya.
Tahap ketiga adalah birokrasi yang dinamis, yang kini diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada level ini, Pemerintah Provinsi Jabar menitikberatkan kolaborasi dalam membangun.
“Jabar sekarang bergeser ke tahap tiga, yang disebut dengan birokrasi dinamis. Saya kumpulkan semua yang mencintai Jawa Barat. Saya kumpulkan menjadi penasihat Gubernur, penasihat Kepala Dinas tiga orang, di antaranya dari pebisnis, pemimpin komunitas dan sebagainya,” ujarnya.
Disamping tetap konsisten dalam menjalankan birokrasi level 3, Pemerintah Provinsi Jabar juga mulai bergeser ke level 4. Birokrasi 4.0 ini ditandai dengan mengganti beberapa pekerjaan rutin dengan mesin.
Salah satu contoh implementasinya adalah dengan mendesain karier PNS di Pemerintah Provinsi Jabar secara obyektif tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yaitu dengan sistem merit. Pemerintah Provinsi Jabar juga menciptakan Aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) untuk menemukan para PNS yang malas dan rajin.
“Sehingga bagi yang datang kerja dan kerjanya produktif saya kasih poin. Kalau dia poinnya tinggi, maka rata-rata penghasilannya tinggi,” jelasnya. (*/ytn)
