BANDUNG, PASJABAR.COM — Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPD), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung akan kaji penambahan presentase kuota jalur akademik pada PPDB tahun 2019 dan mengurangi jatah zonasi.
”Berkaca pada sistem PPDB di lima sekolah yang dikecualikan, jadi akan ada sekolah-sekolah di lokasi tertentu yang prosentase penerimaan siswa pada PPDB juga dikecualikan,” ujar Kepala Disdik Kota Bandung Elih Sudiapermana.
Pada PPDB tahun 2018 terdapat lima SMP yang dikecualikan dari sistem zonasi 90 persen. Kelima sekolah tersebut antara lain SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44. Bagi kelimanya hanya sistem zonasi hanya berlaku 50 persen, sedangkan sisanya 40 persen jalur akademik, 5 persen jalur prestasi, dan 5 persen jalur khusus.
“Respon masyarakat bagus pola seperti itu. Siswa yang rumahnya dekat terakomodasi, yang punya prestasi akademik juga terakomodasi. Ke depan akan coba dikaji di luar kelima SMP tersebut 70 persen zonasi, 20 persen akademik,” ungkap Elih.
Lebih lanjut, Elih menjelaskan, arahan dari Wakil Wali Kota 20 persen itu angka minimal untuk kuota jalur akademik. Namun demikian tetap dibatasi, jangan sampai sama dengan yang lima sekolah pada tahun lalu. Agar memperoleh masukan yang lebih lengkap, Disdik akan menggelar FGD (Focus Group Discussion) terlebih dahulu dengan menawarkan konsep seperti itu.
“Intinya sistem zonasi di Bandung tidak sepenuhnya 90 persen. Ada pendekatan jarak, ada juga pendekatan akademik. Karena masyarakat merasakan kenyamanan dan keadilan adanya dengan diskresi ini,” sambung Elih.
Di samping itu, kajian juga akan dilakukan terhadap rintisan sekolah satu atap. Hal ini untuk menghadirkan keadilan bagi daerah yang blank spot alias tidak tersedia SMP Negeri. Tahun lalu terdapat lima sekolah rintisan satu atap yaitu SD Cihaurgeulis, SD Cicabe, SD Ciburuy, SD Kebon Gedang, dan SD Cimuncang.
“Pola satu atap ini disarankan untuk diperbanyak seperti di Timur Sukamiskin sampai Panyileukan dan Gedebage, serta Bandung bagian Barat. Selama ini pengadaan sekolah baru kesulitan dalam hal pembelian lahan. Makanya diarahkan untuk mengembangkan rintisan satu atap sehingga masyarakat ada akses ke sekolah negeri,” tuturnya. (put)
