BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Fenomena yang sangat mengerikan, mencemaskan terjadi di kabupaten Bandung, ketika Pemerintah pusat memasukan Kabupaten Bandung dalam katagori salah satu dari 5 kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi.
Ketua umum Gema Pasundan, Rajo Galan S.Pd berpendapat sayangnya, Bupati dan wakil Bupati Bandung malah sedang bersiap menerima Fasilitas yang super megah.
Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung saat ini mencapai 6,91 persen atau 263.600 jiwa.
Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 2,46 persen atau sebanyak 93.480 jiwa,Ini kita dapatakan dari BPS.
“Bupati dan wakil Bupati Bandung yang hari ini sedang menjabat dengan tage line BEDAS ini sangat BEDAS sekali memang dalam segi kemewahan bukan dalam segi program yang pro rakyat, anggaran 2,2 M ini bukan anggaran yang sedikit ini anggaran yang sangat besar kalau hanya untuk interior ruang kerja,” tuturnya kepada PASJABAR, Kamis (23/6/2022).
Seharusnya, sambung Rajo, hal ini dialokasikan untuk menaikan perekonomian masyarakat bukan untuk kepentingan ruang kerja.
“Pengangguran di Kabupaten Bandung hari ini yang kita tahu itu mencapai 8,32 ada kenaikan dari semenjak covid 19 ini. Ini sangat perlu perhatian yang khusus dari bupati dan wakil Bupati Bandung mengapa Kabupaten Bandung masuk dalam kategori kabupaten miskin itu sebab dari tingkat pengangguran yang tinggi,” tuturnya.
“Seharusnya dengan anggaran 2,2M itu di alokasikan untuk membuka peluang usaha masyarakat untuk menyambung hidup agar perekonomian di Kabupaten Bandung membaik, atau tekan perusahaan-perusahaan di kabupaten bandung agar membuka lowongan pekerjaan seluas luasnya ini yang seharunya menjadi perhatian khusu bupati dan wakil bupati bukan malah akan mendapatkan fasilitas yang super megah,” imbuhnya.
Rajo pun mengaku kaget saat mendapatkan kabar ini dan bertanya tanya karena Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mengumumkan lelang pengadaan interior ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang kini dijabat Dadang Supriatna (DS) dan Sahrul Gunawan di LPSE Kabupaten Bandung.
“Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mengumumkan lelang pengadaan interior ruang kerja bupati dan wakil bupati bandung seHarga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan interior bupati dan wakil bupat bandung memiliki pagu anggaran Rp2.224.997.760 yang dibulatkan menjadi Rp 2,25 miliar,” ulasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umur dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa mengatakan ini hal yang wajar karna sudah 30 tahun katanya dari awal berdiri belum pernah di renovasi.
“Menurut kami selaku mahasiswa dan pemuda, hal ini sangat tidak wajar anggaran sebesar itu harusnya dialokasikan untuk anggaran yang pro rakyat untuk program yang berguna untuk masyarakat bukan untuk ruang kerja,” ucapnya.
“Seurgensi apa ruangan kerja bupati dan wakil bupati sehingga harus di renovasi sebasar itu ?
Ini tidak masuk dalam logika dan cara berfikir kami. Ini sangat melenceng dari tujuan pemerintah sendiri yang sudah jelas dalam pembukaan Undang undang dasar 1945,” tegasnya.
Rajo mengungkapkan bahwa keluarga besar gerakan mahasiswa pasundan sangat marah dan kecewa kepada pemerintah Kabupaten Bandung yang sangt tidak pro terhadap rakyat.
“Tunggu kami datang ke depan kantor Pemda Kabupaten Bandung untuk menyuarakan aspirasi rakyat ini. Karena bagi kami kemerdekaan dan pemutusan rantai penjajah itu adalah ketika kita berani berbicara di depan sang penguasa,” ujarnya.
“Jangan buat rakyat Kabupaten Bandung marah, anda dipilih bukan untuk menerima fasilitas mewah tapi anda di pilih untuk menjadi pelayan masyarakat!” Pungkasnya. (tiwi)
