JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Program bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang diberi nama “Hotline Paris” menjadi salah satu rencana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden.
Dilansir dari ANTARA, Anies Baswedan ingin menciptakan layanan gratis itu karena, menurut dia, masyarakat seringkali tidak tahu ke mana harus melapor, jika berurusan dengan hukum.
“Jadi ini adalah online, pelayanan gratis. Istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris, itu namanya kira-kira,” kata Anies saat menjawab pertanyaan dari panelis saat debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa (13/12/2023) malam.
Anies mengungkapkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dalam debat, terkait upaya untuk menangani masalah kasus persekusi. Serta kekerasan yang kerap menimpa kelompok masyarakat tertentu.
Anies mengatakan bakal tetap berupaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum. Namun, kata Anies, pasti selalu ada peristiwa pelanggaran, persekusi, hingga kekerasan terhadap masyarakat.
Dia mengatakan nantinya masyarakat bisa meminta pertolongan kepada negara. Nantinya masyarakat didampingi oleh pengacara yang berasal dari negara ketika memerlukan bantuan hukum.
Negara, kata dia, tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Penegakan hukum, kata dia, merupakan hal yang nomor satu.
“Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua,” katanya.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres. Yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. (ran)
