BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Laporan World Risk Report 2023 yang dirilis oleh Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV dari Ruhr-University Bochum menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dari 193 negara di dunia yang paling berisiko terkena bencana seperti gempa bumi dan tsunami.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa risiko tinggi ini disebabkan oleh lokasi geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia.
Interaksi antara lempeng-lempeng ini menjadi pemicu gempa bumi dan tsunami.
“Pasca tsunami Aceh 2004, yang menewaskan ratusan ribu jiwa, pemerintah Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami yang diresmikan pada 2008 dan sejak itu berperan penting dalam mengurangi risiko tsunami. Namun, kejadian seperti tsunami Palu 2018 menunjukkan perlunya integrasi antara kemajuan teknologi dengan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat,” ungkap Dwikorita, dilansir dari laman resmi BMKG.
Sebagai langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pakar terkait lainnya mengusulkan satu standar internasional berupa pedoman Guidelines for the Implementation of a Community-Based Early Warning System for Tsunamis atau ISO 22328-3.
Standar ini kini telah ditetapkan secara global.
ISO 22328-3 dirancang untuk menjadi pedoman komprehensif dalam penerapan sistem peringatan dini tsunami berbasis masyarakat (TEWS).
Standar ini menyediakan kerangka kerja terstruktur yang dapat diterapkan oleh masyarakat maupun sektor swasta di daerah rawan tsunami.
Hal ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan TEWS secara lokal yang melibatkan masyarakat.
Dwikorita menambahkan bahwa standar tersebut menitikberatkan pada lima komponen utama.
Pertama, penilaian risiko; kedua, penyebaran dan komunikasi pengetahuan; ketiga, layanan pemantauan dan peringatan; keempat, peningkatan kapasitas respon; dan kelima, komitmen berkelanjutan dari pihak berwenang dan masyarakat.
ISO 22328-3 juga melengkapi program Tsunami Ready UNESCO-IOC, menjadi instrumen praktis dalam membangun TEWS berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan batasan lokal.
Dengan penerapan pedoman ini, masyarakat dan sektor swasta, terutama yang bergerak dalam infrastruktur strategis.
Seperti bandara dan pelabuhan, dapat meningkatkan manajemen keselamatan serta memastikan standar profesional dalam pengurangan risiko bencana ini.
“Standar ini telah diterbitkan oleh Sekretariat ISO, dan kesesuaiannya dengan praktik lokal terbukti memberdayakan masyarakat untuk mengurangi risiko dan kerentanan. Sekaligus memperkuat kesiapan mereka terhadap ancaman tsunami,” tutup Dwikorita. (han)
