PASJABAR

BANDUNG, PASJABAR.COM —  Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Nasional, hingga 2018‎ jumlah warga miskin di Kota Bandung 443 ribu jiwa. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 444 ribu jiwa.

“Kalau diprosentase, sekitar 4 % dari jumlah penduduk di Kota Bandung,” ujar Walikota Bandung Oded M.Danial, beberapa waktu lalu.‎

Penurunan jumlah warga miskin terlihat dari berkurangnya jumlah penerima program bantuan manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun jumlahnya belum terlalu signifikan, namun hal tersebut menunjukkan langkah pemerintah lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendampingan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) telah berjalan baik.

“Dengan kesadaran masyarakat untuk saling membantu maka kemiskinan di Kota Bandung pasti akan berkurang,” kata Oded.‎

Mengenai data, Oded memastikan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnagkis) memiliki data yang akurat dan mutakhir. Ia berharap, data Pemkot Bandung mampu terintegrasi dengan instansi-instansi terkait.

“Data kita akurat, memiliki tenaga ahli di bidangnya, sehingga lebih baik data yang dimiliki oleh kita bisa digunakan instansi seperti BPJS ini,” tuturnya.

Menurut Oded, meskipun regulasi turun dari pusat, namun Pemerintah daerah lebih paham akan permasalahan yang ada di wilayahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kota Bandung, M. Cucu Zakaria menuturkan, meskipun data BPJS Kesehatan masih menggunakan dari pusat, tetapi tidak menutup kemugkinan untuk berselaras dengan pemerintah daerah.

“Meskipun kita masih mengacu data dari pusat, tetapi kita tetap bersinergi dengan wilayah. Setiap mengambil data itu kan di wilayah. Kita berharap bisa bersinergi mengahasilkan data yang tepat,” katanya. (put)‎