BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Untuk meringankan wajib pajak (WP) Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkot Bandung membuat kebijakan cicilan pembayaran PBB.
“Program pembayaran PBB dengan dicicil, dimaksudkan untuk meringankan beban WP. Sehingga saat jatuh tempo, warga tidak merasa keberatan lagi,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Arief Prasetya, beberapa waktu lalu.
Untuk segera bisa merealisasikan program ini, Arief mengaku pihaknya tengah merancang kerjasama dengan sejumlah bank sebagai penerima sementara dana cicilan warga untuk pembayaran PBB, diantaranya sudah akan berjalan adalah Bank Jabar Banten (BJB).
“Kita mengajak Bjb dan lainnya untuk memudahkan warga masyarakat dan mengingatkan supaya tepat waktu ini,” jelas Arief.
Jadi lanjut Arief, kalau sudah keluar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) nya, sudah jelas berapa yang harus dibayarkan.
“Mereka bisa buka rekening dan tiap bulan bisa mencicil atau dipotong langsung oleh bank. Manfaatnya jadi tidak memberatkan diakhir kan, kita juga mengingatkan agar tidak lewat jatuh tempo,” beber Arief.
Rencana program itu kata Arief akan segera digulirkan setelah menghadap pimpinan (Wali kota,red) kemudian langsung membuat kerjasama dengan sejumlah bank yang siap melaksanakan program tersebut.
“Tidak hanya bjb namun semua bank yang mau memudahkan dan membantu warga dalam bayar pajak. Misal saya sudah tahu harus bayar PBB Rp 1 juta, nah lalu buka rekening dan bisa mencicil sampai jatuh tempo. Kadang ada keluhan kok mahal, kok berat, nah dengan begitu semoga tidak ada lagi,” harapnya.
Arief sendiri merasa yakin target PBB tahun ini bisa tercapai. Pasalnya, berdasarkan evaluasi program sosialisasi, kesadaran bayar pajak sudah lebih meningkat, itu terlihat di setiap tanggal 15 selalu ada peningkatan bayar pajak.
Bahkan dari 9 mata pajak hampir semua mencapai 100 % lebih dari target baik target berjalan ataupun target tambahan.
Secara keseluruhan hingga Jumat (23/8/2019) lalu capaian pajak kata Arief sudah mencapai Rp 1,400 triliun sampai tinggal mengejar setengah lagi dalam waktu 3 bulan ini sehingga bisa mengejar Rp 2,4 triliun atau dengan anggaran tambahan sekitar Rp 2,56 triliun. (Mur)
