PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan menurut Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik Universitas Pasundan (UNPAS), Ir. Reza Martani Surdia, MT akan siap dalam dua tahun.

“Menurut saya perpindahan ibu kota adalah hal yang baik, bahkan jika biaya tercukupi, maka dalam waktu dua tahun segala infrastruktur di ibu kota baru sudah layak untuk difungsikan,” ujar Reza, yang duhubing Pasjabar, Rabu (28/8/2019).

Ia menyebutkan jika perpindahan ibu kota dari Jakarta adalah hal yang baik, mengingat prospek wilayah yang akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik.

Dirinya menilai saat ini kota Jakarta sudah terlalu padat dengan industri, sehingga perannya sebagai kota pemerintahan agak terganggu.

“Namun tentu perlu persiapan yang matang mulai dari sarana dan prasarana seperti penyediaan air, listrik, kantornya dan pemukiman untuk pegawai yang akan dipindahkan, jaringan jalan baru agar tidak macet, transportasi, bandara dan akses tol tambahan,” terangnya.

Dikatakannya jika yang menyebabkan Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota adalah kemacetan yang parah, sehingga menghambat koordinasi yang ada di pemerintahan ketika harus melaksanakan rapat, press conference dan lainnya

“Disamping itu polusi udara yang telah melewati batas normal juga cukup menganggu,” terangnya.

Saat ini kota yang disebut metropolitan yaitu Jabodetabek lebih banyak industri dan karyawan yang tinggal dikawasan tersebut, dianggap merupakan satu kesatuan kota, namun ternyata tidak berjalan dengan cukup baik, salah satunya karena masalah transportasi.

“Sistem transportasi menjadi hal yang harus diperhatikan untuk ibu kota baru, Jakarta saat ini macet karena jalan yang kecil dan sulitnya melaksanakan pembebasan lahan, disamping itu banyaknya jalur di kawasan yang sama jalan tol Cikampek, LRT Bekasi, dan lainnya menyebabkan jalan-jalan menjadi macet,” tandasnya.

Hal ini lanjut Reza karena perencanaannya terlambat, pembiyaaan infrastruktur  yang mahal jika melakukan pembebasan lahan, oleh karena itu pemerintah berencana membangun infrastruktur di tempat baru karena kemungkinan biayanya sama jika  melakukan pembebasan lahan.

“Dengan perencanaan yang sudah dibuat baik tata ruang kabupaten,maupun tata kota, kemudian rancangan detail ruang dan lingkungannya, pembuatan  jalan yang dibuat lebar,  seperti di BSD atau Gading Serpong, serta koordonasi antara Kementrian PU dan dinas perhubungan untuk menyiapkan kereta api dan alat transportasi umum yang baik, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi,” tandasnya.

Reza pun berharap bahwa pembangunan kedepannya akan berjalan dengan lancar, saling terintegrasi atau terpadu, sehingga pada tahun 2024 mendatang pembangunan infrastruktur akan selesai dan pada tahun berikutnya sudah bisa diisi. (Tan)