PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Memprihatinkan, ternyata Kota Bandung menduduki peringkat ke-4 se Jawa Barat untuk predikat kota terkotor.

“Ini sangat memprihatinkan mengingat IPM Kota Bandung cukup tinggi, namun menyandang kota terkotor di Jawa Barat,” ujar Ketua Harian Forum Bandung Sehat, Umi Oded Siti Muntamah, Kamis (12/9/2019).

Umi mengatakan, salah satu penyebab Kota Bandung menjadi Kota yang kotor, karena masih banyak penduduk Kota Bandung yang belum memiliki septictank sendiri.

“Mayoritas penduduk Kota Bandung membuang kotoran ke sungai dan selokan, buka ke septictank,” ujar Umi.

Akibatnya, setiap hari Kota Bandung menyumbang 35,5 ton pembuang tinja ke Sungai Citarum.

“Bagaimana kita bisa mewujudkan Citarum Harum kalau kita sendiri menjadi penyebab sungai Citarum Kotor. kita tidak akan bisa membersihkan Sungai Citarum, jika tidak menyelesaikan masalah dari pangkalnya,” papar Umi.

Menurut catatan Forum Bandung Sehat, baru 6 kelurahan dari 151 kelurahan di Kota Bandung yang 100% memiliki jamban sehat.

“Karenanya, kita harus bekerjasama dengan kelurahan untuk bisa membuat jamban sehat di setiap kelurahan,” jelas Umi.

Dengan dibantu LPM, nanti kelurahan akan melakukan pemetaan, berapa septictank yang kira-kira dibutuhkan di satu kelurahan.

“Rencananya, pada Oktober nanti, hasil pemetaan sudah ada. Jadi, di akhir tahun ini, kami menargetkan, 2 atau 3 septictank terbangun di setiap kecamatan,” bebernya.

Target jangka panjang, Kota Bandung akan 100 % ODF (open election free) atau bebas buang air besar sembarangan pada 2020. Sehingga tidak ada lagi kawasan yang membuang tinja ke Sungai.

Untuk mewujudkan target ini, Umi mengatakan bisa didanai dari berbagai sumber, bisa dari PIPPK, dana Kotaku, CSR, dan bantuan kelurahan.

Sementara untuk ketersediaan lahan, Umi mengatakan akan mencari lahan yang memungkinkan.

“Itulah gunanya pemetaan. Untuk mengetahui di suatu wilayah, di mana ada lahan yang memungkinkan. Jika tidak tersedia lahan, maka bisa menggunakan lahan fasos,” terangnya.

Yang jelas, Umi menegaskan, tidak boleh ada alasan yang menghambat apaan ODF di 2020. (Put)