BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Unpas berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya mengenai evaluasi satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum di depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No.22, Kota Bandung, Kamis (19/8/2019).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNPAS, Limas Kuswandi mengungkapkan bahwa banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah Jawa Barat, mulai dari Pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya.
“Salah satu hal yang kami soroti adalah pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019-2020 di Jawa barat masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. Transparansi sinkronya data siswa PPDB online dengan data real yang ada di masing-masing sekolah masih menjadi pertanyaan. Dimana masih belum adanya transparansi dari masing-masing sekolah mengenai data-data tersebut. Maka dari ini akan menjadi sebuah permasalahan di dunia Pendidikan di Jawa Barat,” terangnya.
Limas melanjutkan bahwa, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk membuka tranparansi data PPDB online yang disesuaikan dengan data real yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Sekaligus menantang Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat membuka transparansi data PPDB online dengan data siswa real disekolah tersebut sekaligus mempublikasikannya ke masyarakat Jawa Barat.
“Selain itu kesejahteraan guru Honorer di Jawa Barat masih sangat memprihatinkan, melihat fenomena dari dahulu sampai sekarang gaji guru honorer masih dihantui oleh jam mati yang masih tetap berlaku di sekolah-sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta yang ada di Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Ia menyebutkan kondisi tersebut sangat tidak relevan dan tidak sinkron dengan misi yang ke-2 mengenai guru juara program Ridwan Kamil dan Uu Rhuzanul Ulum.
“Bagaimana dapat merealisasikan guru juara jikalau gaji guru honorer masih dihantui oleh jam mati yang membuat guru honorer mengeluh karena antara pekerjaan dengan pendapatan-nya tidak sesuai sebagaimana mestinya,” tandashya.
Maraknya penahanan ijazah di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, terang Limas sangat di sayangkan karena hal tersebut berbenturan dengan tujuan pemerintahan yang tertuang pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-IV yakni Memajukan kesejahteraan umum.
Bagaimana masyarakat Jawa Barat bisa sejahtera jikalau praktek penahanan Ijazah masih dilakukan akibat yang katanya mempunyai tunggakan SPP. Padahal pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan tertera jeias, disebutkan dalam pasal Pasal 55 ayat (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
Kemudian dalam ayat (2) Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik: diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
“Aturan dari mana SPP ini bisa menjadi tunggakan padahal jika di tilik dan kepanjanganya SPP merupakan Sumbangan Pendanaan Pendidikan pada hakikatnya sumbangan itu bersifat sukarela dan sekolah tidak boleh mematok nominalnya,” lanjutnya.
Pengunjuk rasa menilai bahwa janji politik Ridwan Kamil hanya ceremonial, sebab Program Kerja masih sangat kurang efektif. Dengan janji politik yang sangat menawan akhinya di 1 tahun ini ridwan kamil kedodoran dalam masalah eksekusi. Contohnya dalam aspek pembangunan Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, Bekasi hingga penataan Pangandaran menjadi contoh kegagalan eksekusi. Pangandaran yang di gadang-gadang akan di buat layaknya Hawai ini justru baru fondasi, Kalimalang yang di gadang-gadang seperti sungai korea hari ini belum saja di kerjakan padahal dia menggembor-gemborkan kalimalang akan menjadi sungai yng layaknya seperti di korea.
Kami berharap dapat melaksanakan audiendi dengan RK dan Uu untuk mengulas ini semua, jika tidak kami akan terus menyampaikan aspirasi, jangan sampai masyarakat terhipnotis dengan hal-hal positif di instagram, padahal yang buruknya dan belum tuntas juga masih banyak dan tidak terlihat,” tandas Limas.
Sementara itu, koordinator lapangan Rajo Galan mengungkapkan bahwa Indeks persentase kebahagiaan warga Jawa barat di 2019 mencapai 90% yang didapat dari 405 orang yang mengikuti survei dari 48,68 juta warga Jawa Barat, dengan mergen error mencapai 5%. info ini di dapat dari kumparan.com yang mewawancarai jalu priambodo direktur eksekutif instrat.
“Ini adalah survei yang sangat terkesan memaksakan dan terkesan terlihat bahwasaannya ingin mendairek masyarakat bahwasaannya indeks kebahagiaan jawa barat sangat melambung tinggi padahal jika dicermati survei ini tidak relevan karena di ambil sampel yang sangat sedikit dan tidak mewakili 48,68 juta warga Jawa Barat,” terangnya.
Rajo juga berkata bahwa tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat tertinggi se-nasional data di dapat dari BPS dengan presentasi 7,73% atatu sekitar 527.186 orang dan masih bertahan tingkat pengangguran di jawabarat ini menjadi JUARA di tingkat nasional.
“260 ribu KK di Jawa Barat Belum Teraliri Listrik ini salah satu hal yang harus di pentingkan dan di utamakan oleh RK kama listrik hari ini hal yang sangat fundamental sekali untuk masyarakat Jawa-barat,” sambungnya
Tak hanya itu, Pembangunan Infrastuktur yang berpusat di kota, bukan di daerah terpelosok ataupun di desa-desa, sedangkan di dalam Visi-Misi Ridwan Kamil mengedepankan Program Unggulan Gerakan Membangun Desa. Desa mana saja yang telah mentah oleh program Gerakan Pembangunan Desa dari Ridwan Kamil dan Uu.
“Kami juga ingin mempertanyakan tentang Desa Digital dari mulai Tujuan Dari Program Desa Digital, Sampai dimana Realisasinya dan mengapa tidak diiringi dengan pembangunan SDM,” lanjutnya.
Masalah lainnya adalah Krisis air bersih yang melanda berbagai daerah Jawa Barat. Salah satu contoh di daerah Kabupaten Bandung Barat dari 10 Kecamatan terdapat 32.087 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih.
Disamping itu tingginya permasalahan seks bebas di Jawa Barat berdampak langsung atas meningkatnya kasus penderita HlV/AIDS, andil pemerintah Provinsi dalam hal pencegahan seks pranikah dirasa masih sangat kurang. 53% kasus HlV/AIDS di Jawa Barat disebabkan oleh seks bebas.
Hal lainnya, Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang di isi adik kandung RK dan eks tim sukses RK ini terkesan mengakomodir orang-orang terdekat ridwan kamil padahal sangat banyak sekali orang yang berkompeten di bidang itu. dewan eksekutif, diisi oleh bekas timses dan keluarga Ridwan Kamil, yaitu, Juwanda, Sri Pujiyanti (eks timses), Elpi Nazmuzzaman (adik kandung Ridwan Kamil), Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Baiiguna (eks komisioner KPU), Lia Endiani (eks timses), dan Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Fadjar (sepupu Ridwan Kamil),tidak hanya itu Arfi rinaldi eks wakil ketua timses kemenangan Rindu itu di angkat sebagai ketua harian TAP.
“BEM Unpas memandang bahwasaannya kejadian ini seperti mengingatkan kita ke daerah banten dimana dinasti kerajaan atau kekuasaan sangatlah kental. Jika melihat dalam segi peraturan di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih dimaksimalkan, terangnya.
Melihat dari kuantitas birokrat,ASN/PNS di pemprov ini sangatlah banyak, lanjut Rajo mengapa RK tidak memaksimalkan PNS yang ada di pemprov bukan malah membuat tim kerja lagi ini sama saja RK tidak bisa memaksimalkan birolaat,ASN/PNS yang ada di pemprov.
“Pembangunan taman Dilan atau yang sekarang ditambah menjadi dilan corner ini adalah gagasan yang tidak jelas karna pertanyaannya,mengapa harus DILAN ? padahal dalam film dilan banyak adegan-adegan yang sangat tidak layak di penontonkan apalagi di Contoh oleh anak-anak sekolah di jawabarat umumnya di Indonesia,kalaupun ingin membangun taman kenapa tidak membangun taman-taman tokoh pahlawan yang spirit perjuangannya sangat harus di tiru oleh anak-anak milenial,” tandasnya.
Terakhir, pemindahan ibukota Jawa Barat ini harus sangat di kaji mendalam oleh RK karna banyak hal yang yang lebih fundamental di bandingkan memindahkan ibukota jawabarat, jika memang alasannya karena pemerintahan yang tidak efektif dan efisien perlu dirumuskan terlebih dahulu konsep pemerintahan yang efektif dan efisien itu seperti apa
“Apakah proses koordinasi ketika ibu kota atau pemerintahan jawabarat itu di pindahkan bisa terintegrasi dengan cepat antar Organisasi Pemngkat Daerah (OPD), atau dengan 28 pemerintah kabupaten kota, atau dengan 48 juta penduduk Jawa Barat. Perlu dirumuskan konsepnya. Ingin pemerintah seperti apa?,” jelasnya
Apakah pemerintah provinsi akan turun tangan langsung kepada 48 juta penduduk Jawa Barat? yang terdistribusi di kabupaten kota dengan tidak merata, atau koordinasi dengan pemerintah kota kabupaten, sehingga lokasinya jadi berbeda, atau di tingkat pemerintah provinsi saja. Ini yang harus sangat di kaji oleh RK terkait perpindahan Ibu Kota atau pemerintahan Jawa Barat. (Tan)
