PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Anggota Komisi I DPR RI, Dr.H.TB Hasanuddin SE,MM, menegaskan, pemerintah Indonesia harus membentuk tim khusus mencari fakta untuk kelayakan rencana pemulangaan warga eks WNI yang menjadi ISIS.

“Ada 1000 orang Indonesia yang diam – diam  meminta pasport untuk ke Syuriah demi keyakinannya membela ISIS, Bahkan 650 orang dari informasi sudah membakar paspornya. Menurut UU keimigrasian No 12 Tahun 2006 dikatakan siapa saja warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia yang ikut bertempur dengan pasukan dengan negara lain tanpa seijin presiden maka dia sudah dianggap keluar dari WNI.  Dan dalam Pasal 23 disebutkan siapa saja yang menyatakan setia kepada negara lain atau barniat setia, maka dia sudah disebut keluar dari WNI dan paspor sudah tidak berlaku lagi,” tegas anggota DPR RI Komisi 1, tersebut yang ditemui usai sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Mandalasaba, Paguyuban Pasundan Lantai V, Sumatera 41, Bandung, Sabtu (8/2/2020).

Ditegaskannya, pemerintah tidak boleh dengan mudahnya memulangkan mantan WNI ISIS tersebut, apalagi dari puluhan eks WNI ISIS itu disinyalir menjadi dalang dalam berbagai penyerangan teroris di Indonesia.

“Pemerintah harus membentuk tim dan langsung mencari tahu bagaimana kerterlibatan eks WNI yang akan dipulangkan itu, yang memang tidak terlibat langsung maka itu yang dilihat pemerintah seperti keluarganya yang dipaksa pergi. Namun untuk yang terlibat langsung dan keinginan untuk bebrgabung dengan ISIS maka tidak usah dipulangkan biarkan saja. Karena sangat bahaya jika mereka kembali ke Indonesia dengan karpet merah, naif sekali dan itu membahayakan NKRI, “ tegasnya.

Sementara untuk warga yang hanya dipaksa ikut oleh anggota keluarga lainnya seperti istri dan anak atau keluarga lainnya, maka harus diseleksi keta tapa mereka layak dipulangkan atau tidak.

Hal senada diungkapkan Komantan Kontingen Garuda UN UNAID dari Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI) Brigjen TNI Karmin Suharna S. IP. M. A. “Rencana pemulamgan eks WNI dari ISIS sepenuhnya kebijakan pemerintah, namun memang sebaiknya pemerintah memang harus benar -benar memastikan jika radikalismenya sudah hilang dari eks WNI ISIS itu,” ujarnya yang ditemui sebelum menyampaikan Stadium Generale yang digelar Studi Administrasi Negara FISIP Unpas bekerjasama dengan MIA Pascasarjana Unpas di Aula Paguyuban Pasundan, Lantai V, Jalan Suamtera 41, Sabtu (8/2/2020).

Karmin menegaskan jika dilepas begitu saja, maka eks WNI ISIS itu sudah sangat lama di Syuriah dengan dicokoki pemahamannya.

“Jadi sudah tidak ada dan jiwanya sudah tidak nasionalsme lagi maka ini harus dikembalikan dulu ke ke NKRI dengan sebanar -benarnya. Namun selama itu belum dilaksanakan dan warga eks WNI ISIS sudah dipulangkan maka akan jadi bibit baru dan berbahaya. Apalagi mereka ada di daerah konflik cukup lama dan menjalani kehidupan ISIS yang brutal dan biadab, sudah tertanam dibenak mereka itu yang kita khawatirkan jika tiba -tiba berbaur,” jelasnya.

Ia menyebutkan jika pemerintah akan memulangkan mereka, maka sebaiknya memang di isolasi dulu di daerah yang kososng.

“Bukan untuk apa -apa, namun diyakinkan dulu kesadarannya berbangsa dan bernegara agar mereka berperinsif kembali untuk berbangsa dan bernegara,” katanya. (tie)