BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berwacana akan mengirim tim untuk memonitor langsung 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang ada di beberapa negara seperti Suriah dan Turki.
Rencananya, tim ini akan melakukan identifikasi dan juga pemetaan terhadap 689 WNI eks ISIS tersebut.
Wacana ini mengundang kritikan dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Menurutnya, pendataan semestinya dilakukan secara tertutup saja .
“Kalaupun mau membuat tim, lakukan secara tertutup. Tak perlu diumumkan ke publik,” kata Hasanuddin melalui sambungan telepon, Jumat (14/2/2020).
Hasanuddin mengaku tak habis pikir dengan keputusan KSP untuk mempublikasikan soal pembentukan tim ini kepada publik. Karena, menurut dia, bila dilakukan secara terang-terangan kombatan ISIS ini pastinya akan bersembunyi dan menghindar , lantaran tak akan bisa masuk lagi ke Indonesia.
“Hemat saya kurang pas bila dipublikasikan. Lebih baik lakukan secara tertutup dengan melibatkan aparat intelejen,”pungkasnya.
Sebelumnya Moeldoko menyebut pendataan dilakukan untuk memverifikasi jumlah WNI kombatan ISIS yang tersebar di beberapa negara. Verifikasi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam rangka mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia.
“Dari jumlah 689 anak-anak , ibu-ibu, dan kombatan akan didata dengan baik. Setelah kita data pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi titik ‘perembesan’, kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari imigrasi, dan seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi,” tandasnya kepada wartawan. (*/tie)
