PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI) minta Mendikbud memberikan beasiswa on going yang layak bagi dosen yang saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Angkatan 2018.

Hal ini disampaikan oleh Ketua AMDI, Muharam Yamlean kepada Pasjabar Sabtu (15/8/2020) Di mana pihaknya telah melakukan rapat akbar pada tanggal 13 Agustus 2020 lalu.

“Kami meminta kepada Mas Mentri, Nadiem Makarim, untuk segera memberikan bantuan beasiswa on-going  yang layak,” tandasnya.

Hal ini dikarenakan terang Muharam, ratusan dosen yang sedang menempuh pendidikan doktor angkatan 2018 terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya.

“Biaya pendidikan bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan doktor, lazimnya disediakan pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab peningkatan mutu SDM sebagaimana Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun hal itu tidak berlaku pada tahun 2018. Khusus tahun 2018, Pemerintah tidak memberikan beasiswa bagi dosen,” jelasnya.

Padahal, terang Muharam satu tahun lalu, Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan menyambut Hut RI ke-74 di Gedung Nusantara menggemakan tag line strategi pembangunan Indonesia yang sangat indah, “SDM Unggul, Indonesia Maju!”.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan tantangan Indonesia dapat dijawab menyiapkan SDM yang unggul. sehingga Indonesia dapat melakukan lompatan-lompatan kemajuan.

“Kini, menyongsong pidato menyambut Hut RI ke-75, SDM Unggul belum terlihat realisasinya, khususnya bagi peningkatan mutu dosen lewat pemberian beasiswa yang memadai,” urainya.

Adapun Janji Kemendikbud pada pertemuan dengan perwakilan AMDI tanggal 12 Desember 2019 di  Gedung Kemendikbud yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng., sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Anang Kusuma sebagai Pranata Humas Ahli Pertama Kemendikbud, untuk menganggarkan beasiswa on-going bagi mahasiswa doktor 2018 belum terealisasi sampai sekarang.

Sementara itu, dukungan dari Komisi X DPR RI agar Kemendikbud segera menyelesaikan masalah anggaran beasiswa juga sepertinya tidak mendapat respon dari Kemendikbud.

“Rencana pemerintah memberikan hanya bantuan SPP selama 2 kali lewat LPDP bukan solusi. Selain hanya memberikan kepada sedikit calon penerima, bantuan SPP juga dianggap tidak akan cukup  untuk memenuhi kebutuhan pendidikan doktor hingga selesai,” sambungnya.

Tanpa komponen biaya hidup, tambah Muharam,  buku, riset, transportasi, mustahil kegiatan pendidikan dapat dilanjutkan. Padahal, dosen yang  melanjutkan pendidikan doktor telah melepaskan semua fasilitas dan tunjangan yang didapatkan saat menjadi dosen.

“Bantuan beasiswa on-going yang layak ini, menurut kami merupakan bagian penting dalam mewujudkan SDM Unggul. Beasiswa on-going adalah kelangsungan studi kami. Kami harap, Mas Mentri mendengar aspirasi ini,” pungkasnya. (Tan)