PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendatangi Muhammad Rais, salah seorang siswa di siswa SDN 047 Balonggede, Kota Bandung yang sempat viral di media sosial, karena melakukan aktivitas belajar di pinggir trotoar sambil bekerja sebagai pemulung.

Pemerintah sendiri memberikan bantuan  berupa, Kartu Indonesia Pintar (KIP), tabungan Simpel (simpanan pelajar), dan perlengkapan sekolah (tas sepatu seragam dan buku tulis).

“Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah, kebetulan ada Nak Rais yang tiba-tiba muncul di Sosmed dan tentu ini adalah menjadi perhatian pemerintah jangan sampai ada Rais lain (senasib) yang muncul,” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar saat menyerahkan bantuan di SDN 047 Balonggede, Bandung, pada Jumat (11/12/2020).

Dia menjelaskan, saat ini Presiden sedang konsen terhadap anak usia sekolah yang tidak boleh putus sekolah hanya karena alasan ekonomi.

“Kami datang ke Bandung untuk merespon untuk jadi perhatian kita bersama. Kesulitan seperti tidak bisa kita hindari,” jelasnya.

Abdul berharap, dinas pendidikan dan sekolah yang memiliki kewenangan mengusulkan siswa penerima KIP juga agar lebih aktif meningkatkan kualitas pendataan siswa dari keluarga miskin melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (Sipintar).

Di samping itu, lanjut dia, dinas pendidikan juga diharapkan berperan aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah/kecamatan/lurah, agar seluruh siswa dari keluarga miskin dapat menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan mengawal proses pencatatan keluarganya ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Mulai dari proses pemutakhiran DTKS oleh dinas sosial setempat yang berkoordinasi dengan kelurahan, pengusulan oleh dinas pendidikan, sampai dengan aktivasi rekening, penarikan dana dan pemanfaatan dana,” ucapnya.

Selain itu, Abdul meminta pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota diharapkan agar mengoptimalkan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan PIP.

“Diharapkan melalui peran aktif masing-masing baik dari pemerintah pusat dan juga daerah, akan bisa lebih responsif dan akomodatif terhadap perubahan kondisi kesejahteraan dari keluarga-keluarga di wilayahnya masing-masing,” tutupnya. (fal)