PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat menyebutkan jika Jawa Barat menjadi daerah darurat guru PNS.

“Karena terjadi pensiun guru serentak hingga tiga tahun kedepan, maka Jabar akan darurat guru PNS,” ujar Ketua FAGI, Iwan Hermawan saat menyampaikan usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar Tahun 2018-2023, ke Komisi IX DPRD Jabar, Rabu (27/1/2010).

Iwan menyebutkan, darurat guru baru satu dari permasalahan pendidikan di Jawa Barat saat ini, dalam paparannya, FAGI menyebutkan ada lima permasalahan pendidikan di Jabar yang harus masuk dalam RPJMD Jawa Barat.

Lima permasalahan pendidikan di Jabar itu yakni,  APK/APM Dikmen di Jabar yang rendah  yakni APK/APM 2019/2020  APK 88,02, APM 68,44, terjadi darurat Guru PNS karena pensiun serentak, masih adanya kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA/SMK yang di catat FAGI tidak ada di 19 Kecamatan di Jabar,  terganggunya kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka karena Covid -19 yang tidak jelas kapan berakhirnya, serta regulasi pengelolaan pendidikan di Jawa Barat yang dianggap FAGI sudah using.

“Oleh karenannya untuk RPJMD kali ini kami ingin mengusulkan beberapa usulan untuk kemajuan pendidikan di Jabar,” ungkap Iwan.

Beberapa usulan itu yakni diaktifkannya kembali SMA Terbuka dan integrated School dengan dibukanya beberapa PKM di sekolah-sekolah Negeri khususnya di daerah terpencil, dan  derah yang APM /APK nya rendah.

“Untuk mengatasi darurat guru PNS di Jabar maka kami mengusulan dibuka Pengangkatan Guru Pengganti secara massal untuk mengantikan guru yang pensiun serentak hingga tahun 2024 mendatang. Artinya hanya tinggal tigal dua tahun lagi guru PNS akan sedikit di Jabar,” keluh Iwan.

Selain itu, FAGI juga mengusulkan dibangunnya beberapa RKB SMK/SMK  di Kecamatan tanpa SMA/SMK, peningkatan kualitas PJJ dan  Jaringan internet khusunya di daerah tertinggal untuk mensiasati pembelajaran jarak jauh.

FAGI pun mengusulkan agal Pemprov Jabar melakukan revisi Perda No 5 tahun 2017  tentang pengelolaan Pendidikan Jawa Barat.

Dalam pengajuan usulan tersebut FAGI diterima oleh Ketua dan Wakil Pansus IX DPRD Jabar, hadir juga dalam usulan RPJMD Jabar PGRI Jabar, IDI wilayah Jabar, DPW PPNI Jabar, FKKS SMA Swasta Jabar dan Ketua IMAKIPSI Jabar memberikan usulan kepada Komisi IX DPRD Jabar. (tie)