BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Sebanyak 280 orang dipastikan lolos uji administrasi seleksi bakal calon kepala sekolah untuk SMAN, SMKN dan SLB di Jawa Barat tahun 2021.
Mereka kini memasuki tahapan seleksi subtansi sebelum dipilih untuk dikirim ke Solo guna mengikuti pendidikan kilat (diklat). Seleksi substansi itu dilakukan Jumat (12/2/2021) di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan proses seleksi secara subtansi terhadap 280 orang dibagi menjadi empat tahapan. Disdik Jabar pun membagi gelombang untuk seleksi subtansi tersebut sebagai upaya untuk menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19.
“Seleksi ini kita mengacu kepada Permendikbud nomor 6 tahun 2018, di pasal 7, ada dua tahapan seleksi administrasi dengan seleksi subtansi. Hari ini seleksi subtansi, jadi mereka ini 280 orang nanti ada 4 tahapan, dan empat tahapan itu ada angkatan-angkatam supaya bisa jaga jarak,” ujar Dedi.
Menurutnya, awalnya terdapat 1.164 yang mendaftar secara daring untuk ikut seleksi menjadi bakal calon kepala sekolah. Namum setelah diverifikasi persyaratan, ada 1.098 yang dinyatakan lengkap secara administrasi.
“Terus kita lakukan tes lagi menggunakan sistem informasi calon kepala sekolah (Sicakap), mereka terpilih di 417 orang. Dan dites lagi sama asesor, maka terpilihlah peringkat paling atas yaitu 280 orang,” tutur Dedi.
Nantinya, setelah proses subtansi selesai, akan diketahui jumlah yang lolos dan memasuki tahapan berikutnya yakni dikirim ke Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) untuk mengikuti diklat.
“Nanti yang 280 ini berapakah yang lulusnya itu akan kita lakukan diklat kepala sekolah sekitar 3 bulan. Setelah diklat, mereka akan memperoleh nomor induk PTKS, itulah menjadi syarat yang di perbolehkan jadi kepala sekolah,” jelasnya.
Dedi mengatakan, seleksi tersebut dilakukan mengingat pada 2021 ini terdapat 187 posisi kepala sekolah yang kosong. Kekosongan posisi tersebut dikarenakan ada yang sudah memasuki masa pensiun hingga memiliki masalah dengan hukum.
“Kekosongan itu ada karena pensiun, ada juga karna kepala sekolahnya yang bermasalah, ada juga yang meninggal, terhitung sudah ada 187,” pungkas Dedi. (ors)
