BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM–
Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan dan sembako terus menuai kritik. Selain berpotensi menyebabkan inflasi, pemberlakuan PPN di kedua sektor tersebut juga menyalahi prinsip kebijakan publik.
Pengamat Komunikasi Publik sekaligus Wakil Rektor III Universitas Pasundan Dr. H. Deden Ramdan, M.Si mengatakan, segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik setidaknya harus memperhatikan dan memenuhi tiga syarat.
“Pertama, mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan dipikirkan secara bijak. Kedua, kebijakan publik mesti didasarkan pada objektivitas dan rasionalitas. Ketiga, merujuk pada aspek legal formal. Sebelum kebijakan dibuat, lakukan langkah-langkahnya secara jelas, matang, dan terukur, dilandasi argumen yang kuat,” terang Deden kepada PASJABAR, Sabtu (19/6/2021).
Dibanding memberlakukan PPN pendidikan dan sembako, terang Deden disarankan agar pemerintah menormalkan kembali pajak otomotif dan pajak konstruksi properti, real estate yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha (KLU) & bisa memanfaatkan empat insentif pajak sekaligus. Yakni PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%. Serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat yang menurutnya malah menguntungkan segelintir pihak. Termasuk para importir hingga kebijakan menaikkan harga rokok dan minuman keras misalnya.
“Di satu sisi, kebutuhan dasar masyarakat dikenakan PPN, di sisi lain. Sektor Otomotif misalnya, untuk beberapa merek tertentu malah pajaknya nol persen. Kalaupun sampai dilanjutkan, diprediksi penerimaan APBN dari PPN Pendidikan dan Sembako tidak semuanya akan dialokasikan di sektor yang sama. Tapi atas nama keseimbangan dialihkan untuk anggaran lain,” imbuhnya.
Deden melanjutkan bahwa kondisi ini hanya akan menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai semakin menyengsarakan rakyat kecil berpenghasilan rendah dan seolah menganakemaskan kelompok menengah ke atas.
“Kebijakan ini jika dilegitimasi sangat tidak rasional bahkan bertolak belakang dengan semangat konstitusi. Bagaimana kualitas bangsa ini mau meningkat kalau pendidikannya dikenai pajak? Yang ada malah biaya sekolah jadi mahal dan sulit melakukan pemerataan pendidikan dan meningkatkan Index Pembangunan Manusia ( IPM) yang jadi penopang maju suatu bangsa,” tandasnya.
Ia memahami bahwa pemerintah tengah menghadapi situasi sulit, namun tidak bisa gegabah mengambil langkah. Pemerintah seharusnya cerdas dalam menganalisis apa yang mungkin dilakukan untuk menutup defisit anggaran dan meningkatkan pendapatan.
“Jika masih dipaksakan, maka dipastikan akan berdampak buruk pada citra dan reputasi pemerintahan saat ini. Hal ini disayangkan, sebab tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi masih terhitung tinggi,” tambahnya.
Deden melanjutkan, kita melihat dari Survei Kepercayaan masyarakat mencapai 75,6 persen ( Survei SMRC, Mei 2021), misalnya mengenai keberhasilan infrastruktur, reposisi kementerian dan lembaga, BUMN disehatkan kembali, tapi semuanya bisa rusak kalau kebijakan PPN ditetapkan.
Pemerintah dengan ini akan bertaruh dengan keadaan yang dibuatnya sendiri ditengah kondisi !pandemi Covid-19 yang sejatinya butuh dukungan dari seluruh elemen bangsa ini untuk keluar dari krisis
“Namun demikian, diyakini melihat perkembangan sekarang, kemungkinan wacana ini tidak akan dipaksakan masuk program legislasi nasional (prolegnas). Mengingat penolakan keras dari masyarakat. Bahkan partai koalisi pemerintah pun menolak secara gamblang, serta meminta untuk dihentikan,” pungkasnya. (tiwi)
