PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional, Rizki Safari Rakhmat mengungkapkan bahwa kekosongan guru berstatus ASN (PNS dan PPPK) atas moratorium rekrutmen guru dan formasi yang terbatas telah memberikan banyak dampak.

Rizki mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatnya jumlah guru honorer di sekolah negeri, yang saat ini berjumlah 728.461 guru.

“Di samping itu, terjadi ketidakkejelasan terkait status kepegawaian guru yg diakui UU ASN yaitu PNS dan PPPK,”  ujarnya.

Ia mengatakan dampak dari status kepegawaian honorer yang tidak jelas telah mengakibatkan hak-hak guru non ASN tidak semua dapat terpenuhi sesuai UU Guru dan Dosen Pasal 14 yang mengupas kesejahteraan, perlindungan sosial,
pengembangan kompetensi, karir dan sebagainya.

“Kualifikasi guru yang wajib terpenuhi terkait kepemilikan sertifikat pendidik masih ada 1,3 juta guru non ASN baik negeri dan swasta yang belum bersertifikat pendidik. Hal ini dikarenakan kuota PPG yang terbatas setiap tahunnya dan proses yang cukup panjang sehingga masih banyak guru yang belum terpenuhi secara kualifikasinya,” tandasnya kepada PASJABAR, Rabu (24/11/2021).

Rizki menambahkan bahwa Ketidakjelasan grand desain guru Indonesia dalam hal ini setiap kali adanya pergantian menteri, maka akan berganti kebijakan dan berganti program, sehingga menurutnya abai akan pemenuhan hak-hak guru dan upaya penataan serta pemerataan guru.

“Maka dari itu FGHBSN memberikan saran kepada pemerintah untuk memberikan kepastian semua guru honorer di sekolah negeri mendapatkan status kepegawaian sebagai ASN yakni PNS dan PPPK,” imbuhnya.

Maka dari itu, Rizki menegaskan untuk menyelesaikan kekosongan guru ASN tahun ini dengan mengangkat guru honorer.

“Jadikan hasil seleksi PPPK 2021 sebagai upaya peningkatan kompetensi guru kedepannya. Kami juga berharap adanya kesempatan untuk semua guru dapat mengikuti program sertifikasi,” tandasnya.

Rizki menegaskan bahwa penyelesaian kekosongan guru ASN menjadi prioritas utama dari segi anggaran APBN dan APBD dibanding prioritas lainnya.

Selain itu,  adanya jenjang karir dari PPPK guru menjadi PNS pun menjadi hal yang penting.

“Sistem seleksi saat ini, jangan dijadikan untuk mengeksekusi mana yang layak menjadi ASN dan tidak, tetapi hasil seleksi justru menyelematkan guru honorer atas status kepegawaiannya dan refleksi bersama untuk peningkatan kompetensi guru kedepannya baik keikutsertaan sertifikasi, guru penggerak, upskilling dan upgrading,” pungkasnya. (tie/tiwi)