BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung yang membahas APBD 2022 Kota Bandung, yang digelar Jumat 26 November 2021 diwarnai aksi walk out dari anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, dari Partai Golkar Edwin Senjaya, mengatakan sebenarnya semua anggota fraksi, mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
“Saat Rapat Banggar (Badan Anggaran), semua punya hak untuk menyampaikan pedapatnya. Namun sayang anggota dari PSI tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pendapatnya,” ujar Edwin kepada wartawan Senin (29/11/2021).
Edwin mengatakan, semua anggota dewan dan anggota fraksi punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kenapa tidak menyampaikannya saat Rapat Banggar.
“Padahal semua fraksi termasuk Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan pedapat mereka. Sampai pihak eksekutif melakukan perubahan anggaran di beberapa alokasi yang memang harus diperbaiki,” tegas Edwin.
PSI sendiri merupakan anggota dari Fraksi PSI dan PKB di DPRD Kota Bandung. Namun, menurut Edwin, anggota dari PSI yang tidak pernah menyampaikan pendapatnya.
Edwin menilai, untuk struktur APBD juga sudah berpihak pada rakyat, yang sebenarnya harus dipantau sekarang adalah bagaimana Pemkot Bandung menggunakan anggaran tersebut.
“Jangan sampai masih ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan. Seperti lamanya mengurus perizian, dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga kalau dibilang anggaran tidak berpihak kepada masyarakat menurut saya hal itu tidak tepat,” tambah Edwin.
Tunjangan perumahan
Disinggung mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD yang naik hingga Rp20 juta, Edwin menganggap itu hal yang wajar. Mengingat, sebelumnya sudah ada pemangkasan anggaran untuk dewan yang cukup besar.
Anggaran yang dimaksud Edwin, adalah anggaran untuk perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas menurut Edwin biasanya, anggota DPRD Kota Bandung menerima tunjangan sekitar Rp4 jutaan, sekarang turun hanya menerima Rp500 ribu per hari.
“Jangan disamakan anggota dewan dengan pegawai lain. Kami kan harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan konstituen setiap harinya,” terang Edwin.
Selain itu, lanjut Edwin, pihaknya juga hanya mengikuti DPRD Provinsi yang juga menerima kenaikan tunjangan rumah sehingga sekarang jumlahnya sekitar Rp70 juta per bulan.
PSI walk out
Seperti diketahui Anggota DPRD Kota Bandung dari PSI, melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD pada Jumat (26/11/2021). Anggota DPRD PSI, Christian Julianto menyatakan kekecewaannya terhadap postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
“PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot,” tegas Christian.
PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.
“Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan walikota selama ini,” kata anggota dewan PSI yang juga adalah anggota termuda di DPRD Kota Bandung ini.
Chris menambahkan, anggaran belanja modal yang hanya Rp626 miliar atau hanya sebesar 9,41% di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya, yaitu 30-40% dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar Rp112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD.
“Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman walikota sebelumnya,” kata Christian.
PSI menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 pada 2020.
Christian juga mengkritisi, anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp20 juta pada 2022 ini.
“Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat,” kata Christian.
PSI tidak dapat menyetujui RAPBD 2022 yang sudah disusun, selama postur dan komposisi anggaran tidak menunjukkan transformasi dan juga transparansi anggaran. PSI menilai pemerintah telah gagal membawa perubahan, bahwa Kota Bandung dikelola secara auto-pilot sehingga mengalami kemunduran.
“Kami ingat dulu warga Bandung sangat bangga dengan kotanya. Banyak gebrakan, pembangunan, taman-taman indah dan tertata di pemerintahan sebelumnya. Sekarang banyak sekali kemunduran. Kami berharap penyusunan APBD seharusnya menjadi kesempatan membangun kembali Bandung. Tapi itu tidak terefleksikan di RAPBD 2022 ini. Kami tegas menolak,” tutup Christian. (put)
