BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung Ade Supriadi mengapresiasi seluruh warga yang terus bahu membahu menekan penyebaran Covid-19 hingga nyaris pulih total di akhir 2021 ini. Akar kekuatan manusia terutama ajaran Sunda lewat silih asah, asih, asuh, silih nulungan, begitu kentara selama pandemi.
“Dari fungsi pengawasan dewan, saya juga menaruh respek tinggi bagi para ASN yang berjibaku, dengan anggaran terbatas, demi terciptanya Bandung yang sehat dan mengarah ke era normal. Ada Dinas Kesehatan, seluruh rumah sakit, termasuk milik Pemkot Bandung, yang berjuang meninggalkan keluarganya demi mempertahankan nyawa rakyat,” ujar Ade, Minggu (19/12).
Menurut dia, OPD dan SKPD lainnya juga banyak berkontribusi. Stabilitas ekonomi, harga kebutuhan pokok yang terjaga, hingga kondusifitas yang didukung aparat TNI dan Polri patut disyukuri sebagai berkah hingga bisa menjalani masa pemulihan menuju Bandung yang kembali bangkit.
“Di tengah segala pencapaian terbaik, terima kasih saya yang tak terhingga bagi mendiang Wali Kota Bandung Oded M Danial. Selama pandemi, dalam kondisi kesehatan terkendala sekalipun, Mang Oded terus mengawal nasib warganya,” kenangnya.
Ia mengatakan, ada sejumlah instruksi komando tertinggi Pemkot Bandung yang didistribusikan kepada seluruh jajarannya supaya masyarakat tetap terlindungi haknya, dan pembangunan kota tetap dalam misi kemajuannya.
Yang perlu dicermati, lanjut dia, ada visi dan misi yang harus direalisasikan oleh ASN sebagai pelaksana tugas di Pemkot Bandung. Soal Pungli (Pungutan liar) pelayanan masih muncul, bahkan di tengah prosesi pemakaman jenazah Covid-19.
“Saya meminta seluruh pelayan publik betul-betul berbakti pada rakyat. Apalagi postur anggaran yang kita kenal di kota dan kabupaten banyak terserap untuk belanja pegawai. Soal Taman Sari juga harus jadi fokus pemkot,” tandas Ade.
Ia menyebut, konflik Taman Sari menunjukkan sertifikasi aset milik Pemkot Bandung yang masih kusut. Persoalan banjir belum juga usai. DPU, DPMPTSP, DPKP3 punya andil di sini, karena kolam retensi dijanjikan bisa terealisasi dengan kontribusi pihak ketiga seperti pengusaha properti dan perusahaan swasta, salah satunya sebagai syarat perizinan terbit.
Masalah sampah sempat mencuat lagi. DLHK wajib menggenjot program Kang Pisman sebagai pola penanganan sampah terbaik yang diwariskan Mang Oded. Peran kecamatan dan kelurahan penting di sini karena memiliki fungsi layanan paling dekat dengan masyarakat.
Pelaku UMKM sebagai pahlawan stabilitas ekonomi Kota Bandung harus diberi perhatian lebih. Dinas KUKM perlu mengoptimalkan layanan, khususnya digital, untuk mendongkrak potensi pengusaha kecil yang sedang mencoba bangkit dari jeratan pandemi.
“Saya menyoroti peran Perumda BPR Kota Bandung yang sahamnya juga dimiliki Pemkot supaya gencar membantu pembiayaan UMKM. Persoalan layanan air bersih juga masih diteriakkan warga dan harus serius dibenahi oleh Perumda Tirtawening,” ungkapnya.
Janji Perumda Pasar Juara juga belum memperlihatkan kemajuan. Padahal, banyak pelaku usaha yang bergantung pada perguliran ekonomi di dalamnya, dan menjadi kunci stabilitas kota. Tahun depan harus menjadi tonggak realisasi janji, termasuk revitalisasi pendukung kenyamanan berdagang dan berbelanja.
Kemacetan dan pengelolaan angkutan umum menjadikan Bandung semakin terbelakang dibanding kota lainnya. Damri menghapus sejumlah trayek karena kalah saing dengan kendaraan pribadi. Bus parkir dan ngetem jadi biang macet. Dishub seakan hilang.
PT BII yang seharusnya bisa menjadi solusi juga lenyap dari kabar di Kota Bandung. Padahal, ada tugas PT BII untuk membuka keran anggaran dari pihak ketiga untuk mewujudkan MRT, LRT, atau transportasi publik lainnya.
Jawaban Dispora atas pertanyaan bobotoh juga belum terbukti. Stadion GBLA seolah masih diperuntukkan bagi pasar kaget di hari Minggu. Harus ada kepastian penggunaan kembali GBLA untuk Persib, karena sebentar lagi kuota penonton di tribun akan kembali dibuka di ajang Liga 1.
Yang tak luput dari keterpurukan adalah seniman dan budayawan. Diyakini tahun depan acara terbuka sudah diperbolehkan. “Saya meminta Disbudpar mengawal setiap perizinan yang diajukan budayawan, seniman, dan musisi,” katanya.
Jangan sampai Kota Bandung kembali ke era sebelum pandemi, dengan kondisi izin penyelenggaraan acara serba dipersulit. Jika tak dibenahi, maka Pemkot Bandung akan membenamkan talenta seni dan mengubur label Bandung sebagai kota kreatif.
“Saya berpesan, seluruh jajaran Pemkot Bandung segera merancang proses pemulihan kota menuju kebangkitan ekonomi, mulai tahun depan. Pandemi ini telah cukup menahan laju perkembangan kota. Yang dibutuhkan warga pembayar pajak hanyalah kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan layanan Pemerintah Kota Bandung,” pungkasnya. (adv)
