BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet mengatakan untuk menghadapi agenda besar analog switch off (ASO) untuk siaran televisi pada 2022. KPID Jawa Barat sudah berulangkali menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bersama para ahli, menerbitkan buku, dan melaksanakan kegiatan pelatihan literasi media untuk masyarakat.
“Tahun depan 2022, kita menghadapi ASO. Kami ingin memastikan bahwa hak publik untuk mendapatkan informasi dan hiburan dari televisi tidak hilang, gara-gara warga tidak tahu agenda ini. Maka kami juga terus lakukan sosialisasi,” tutur Adiyana dalam rilisnya, Kamis (30/12/2021).
Ia menyampaikan, jika semakin hari tantangan untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat kian tinggi. Kunci sukses dari perjalanan KPID Jawa Barat pada tahun 2021 ini adalah kolaborasi dengan semua pihak. Bergandengan tangan dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
“Kami sadar betul bahwa kami tidak bisa berjalan sendirian. Maka kolaborasi pentaheliks kami betul-betul lakukan sejak pertama kami dilantik. Kami rajut satu persatu, sehingga menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama mewujudkan demokratisasi penyiaran di Jawa Barat,” kata Adiyana.
Kualitas siaran
Selain pengawasan, KPID Jawa Barat juga melaksanakan banyak program pada tahun ini. Diantaranya peningkatan SDM Penyiaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya, agar kualitas siaran di televisi dan radio semakin baik.
“Kami sudah selenggarakan pelatihan untuk insan-insan penyiaran Jawa Barat. Mulai dari pelatihan untuk penyiar, music director, keuangan, program siaran, bahkan konvergensi siaran dengan sosial media,” kata Adiyana.
Adiyana berharap, kolaborasi yang baik pada tahun ini dapat terus dilanjutkan pada tahun 2022 nanti. Mewakili seluruh komisioner dan keluarga besar KPID Jawa Barat, Adi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung KPID Jawa Barat selama ini.
“Kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang sudah berkolaborasi bersama KPID Jawa Barat, diantaranya Pemerintah Provinsi Jabar yang dalam hal ini Diskominfo Jabar, Pemerintah Pusat Kementrian Kominfo, DPRD Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Komisi 1, Kampus, SMK/SMA, Asosiasi baik TV maupun Radio, ormas, OKP, komonitas dan masyarakat umum yang bergotong royong membangun penyiaran sehat di Jawa Barat,” tutup Adiyana. (ytn)
