PASJABAR

JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengakui, adanya proses pemberhentian pegawai Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman. Namun sebagian besar dialihkan, sesuai dengan regulasi sebagai lembaga pemerintah.

Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan, seluruh lembaga penelitian harus diintegrasikan ke dalam BRIN. Selanjutnya, dalam pasal 58 peraturan tersebut disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BRIN diatur dengan Peraturan BRIN.

Untuk itu, terhitung sejak 1 September 2021 BRIN melaksanakan ketentuan pasal tersebut dengan menetapkan Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRIN.

Selain melaksanakan ketentuan pasal 58 dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, terhitung mulai 1 September 2021, Handoko mengatakan bahwa lima entitas lembaga penelitian resmi berintegrasi dengan BRIN.

Kelima entitas yang dimaksud adalah BATAN, LAPAN, LIPI, BPPT, dan Kemenristek/BRIN dan termasuk di dalamnya Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.

“Dengan terintegrasinya Kemristek dan 4 LPNK ke BRIN, status LBM Eijkman telah kami lembagakan menjadi unit kerja resmi yakni Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati,” kata Handoko, seperti dikutip PASJABAR dari laman brin, Minggu (2/1/2021).

“Sehingga benar bahwa ada proses pemberhentian sebagai pegawai LBM Eijkman, tetapi sebagian besar dialihkan / disesuaikan dengan berbagai skema diatas agar sesuai dengan regulasi sebagai lembaga pemerintah,” tandas Handoko.

Dengan status ini kata Handoko, para periset di LBM Eijkman dapat diangkat menjadi peneliti dengan mendapatkan segala hak finansialnya. Perlu dipahami bahwa LBM Eijkman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah, dan berstatus unit proyek di Kemenristek.

“Kondisi inilah yang menyebabkan selama ini para PNS Periset di LBM Eijkman tidak dapat diangkat sebagai peneliti penuh, dan berstatus seperti tenaga administrasi,” ungkapnya.

Di sisi lain lanjut Handoko, ternyata LBM Eijkman banyak merekrut tenaga honorer yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk itu BRIN telah memberikan beberapa opsi sesuai status masing-masing,” tegasnya. Opsi-opsi tersebut juga telah disampaikan melalui forum-forum resmi yang dihadiri periset Eijkman.

Lima opsi

Opsi pertama, PNS Periset dilanjutkan menjadi PNS BRIN sekaligus diangkat sebagai Peneliti. Opsi kedua, honorer Periset usia diatas 40 tahun dan S3, dapat mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021.

Opsi ketiga, honorer Periset usia kurang dari 40 tahun dan S3 dapat mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021. Opsi keempat,  honorer Periset non S3 dapat melanjutkan studi dengan skema by-research dan research assistantship (RA). Sebagian ada yang melanjutkan  sebagai operator lab di Cibinong, bagi yang tidak tertarik lanjut studi.

Opsi kelima, honorer non Periset diambil alih RSCM sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LBM Eijkman ke RSCM sesuai permintaan Kemenkes yang memang memiliki aset tersebut sejak awal. (ytn)