PASJABAR

SUMEDANG, WWW.PASJABAR.COM — Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat, melantik dan mengukuhkan kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Sabtu (15/1/2022).

Adapun sebanyak sembilan anggota pengurus KPP Kabupaten Sumedang dilantik dan dikukuhkan secara langsung oleh Ketua KPP Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Ketua KPP Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam kesempatan tersebut menyebutkan, bahwa pelantikan dan pengukuhan KPP tingkat kabupaten/kota, merupakan yang pertama secara langsung dilakukan oleh pihaknya.

Ineu menjelaskan, untuk pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan KPP tingkat kabupaten/kota selanjutnya akan dilakukan secara serentak.

“Ini adalah pelantikan pertama untuk pengukuhan, karena rencananya pengukuhan KPP kabupaten/kota lain akan dilakukan secara serentak”ucap Ineu.

Selain itu, Ketua KPP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar tersebut pun menyampaikan apresiasi, atas kerja keras yang telah dilakukan KPP Kabupaten Sumedang. Untuk terus melakukan kerja-kerja politik, karya-karya perempuan parlemen bagi masyarakat Sumedang.

Setelah dikukuhkannya kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang, selanjutnya Ineu menyatakan, bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan membangun sinergitas. Terutama dalam hal kerjasama penguatan program yang dilakukan oleh KPP.

“Kami berupaya sejak berdirinya KPP Provinsi untuk terus melakukan komunikasi yang baik, terus berkomunikasi dan bersinergi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah (seperti) kawan-kawan di kabupaten/kota,” katanya.

“Sehingga kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk kerja sama yang kami bangun bersama kawan-kawan di kabupaten/kota,” ujarnya menambahkan.

Kewajiban politik

Ineu mengungkapkan, KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, hingga pengawasan. Hal itu menurut Ineu, akan menjadi tugas bagi setiap KPP di masing-masing wilayahnya.

“Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing”kata Ineu.

Ia pun berharap, kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.

Karena menurutnya hal tersebut bukan untuk kepentingan orang perorang atau kelompok, tetapi tugas KPP. Untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan, serta anggaran yang responsif gender.

“Ini harus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik,”ucapnya.

Adapun target politik secara undang-undang, Ineu menjelaskan bahwa minimal 30 persen partisipasi perempuan. Bukan hanya sekedar angka dalam pencalegan, atau ketika organisasi itu ada (lahir) dengan harapan target 30 persen tersebut kemudian bisa tercapai di dalam pemilu.

Bahwa tahun lalu di Jawa Barat sudah mencapai 25 persen, dan tahun ini semula 19 meningkat mencapai 21 persen, dan sekarang terdapat 26 perempuan di parlemen Provinsi Jawa Barat.

“Kami harap semakin banyak, kami bisa juga mecapai output yang diharapkan 30 persen semoga bisa lebih. Dengan salah satu kerja politik yang kami lakukan dalam wadah KPP,”pungkas Ineu.

Acara pelantikan dan pengukuhan KPP Kabupaten Sumedang juga turut dihadiri oleh Perwakilan KPP RI, Anggota KPP Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang, serta organisasi kewanitaan di Kabupaten Sumedang. (*/ytn)