PASJABAR

WWW.PASJABAR.COM– Gerakan Mahasiswa Pasundan atau Gema Pasundan adalah Organisasi Pemuda yang terdiri dari peleburan 4 perguruan tinggi yaitu Universitas Pasundan, STKIP Pasundan Cimahi, STIE Pasundan dan STH Pasundan Sukabumi yang di ketuai oleh Rajo Galan S.Pd menolak pembentukan penggabungan 3 provinsi menjadi Sunda Raya yang di deklarasikan dalam Maklumat Sunda.

Kepada PASJABAR, Senin (7/2/2022) Rajo mengatakan bahwa Gema Pasundan selalu konsisten dalam Menjaga nilai nilai kebangsaan dan nilai nilai kesundaan. Sehingga gema pasundan ikut merespon deklarasi maklumat sunda yang dinilai GEMA Pasundan tidak representatif karna dinilai apa yang di sampaikan tidak mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat.

“GEMA Pasundan hari ini memposisikan diri sebagai representatif pemuda sunda senusantara karna gema pasundan konsisten menjaga nilai nilai kesundaan dan gema pasundan menokahkan diri sebagi tokoh pemuda sunda senusantara,” ujarnya yang saat ini menempuh pendidikan double degree di pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Pascacarjana Manajemen Universitas Pasundan.

Maklumat sunda, sambung Rajo, dinilai GEMA pasundan tidak representatif karna tidak melibatkan seluruh tokoh elemen jawa barat.

“Karena sudah terbukti bahwasannya dalam maklumat sunda itu tidak di hadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, anggota DPR-RI dari Dapil Jawa Barat, tokoh inohong sunda, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya,” ujarnya.

“Padahal gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Jawa Barat adalah representatif dari 50 juta rakyat jawa barat yang dimana ini adalah bapa dari rakyat jawa barat itu sendiri. Mirisnya dalam deklarasi maklumat sunda ini di respon dan di sepakati oleh ketua DPD-RI yang seolah mengesampingkan Pimpinan daerah baik itu legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.

Dalam maklumat sunda ini, pihaknya menilai tidak ada hal yang urgensi untuk pembangunan Jawa Barat ke depan karena yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat hari ini adalah pemekaran 17 kabupaten/kota untuk mendorong terjadinya keadilan fiskal dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Ketidakadilan fiskal ini di karnakan dengan jumlah penduduk masyarakat jawabarat yang mencapai 50 juta jiwa namun jumlah kabupaten dan kota di jawa barat lebih sedikit. Dengan adanya penambahan dari pemekaran kabupaten dan kota di Jawa Barat diharapkan keadilan fiskal dapat terwujud untuk kemajuan pembangun serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.

Mengingat hal tersebut, GEMA Pasundan sepakat dengan pertemuan silaturahmi yang dilaksanakan di Gedung paguyuban pasundan yang dihadiri langsung oleh gubernur jawa barat Ridwan Kamil ketua umum paguyuban pasundan Prof.Dr.H.M Didi Turmudzi.M.Si,anggota DPR-RI TB.Hasanudin,Tokoh Agama,Tokoh masyarakat dan inohong sunda yang mendorong pemekeran 17 kabupaten/kota menjadi agenda Bersama untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

“Kami GEMA Pasundan sepakat dengan statemen Gubernur Ridwan Kamil yang menyampaikan bahwasannya tokoh-tokoh sunda harus bersatu menyamakan irama dan suara, sehingga nanti akan lahir forum komunikasi supaya isu-isu kesundaan keluar dari satu pintu. Kami juga seharusnya di libatkan dalam forum ini karena kami adalah tokoh pemuda yang peduli terhadap nilai-nilai kesundaan,” tuturnya.

“Dalam hal ini juga GEMA Pasundan sangat menyepakati statemen dari ayahanda kami Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof Didi Turmudzi bahwasannya tidak ada dasar yang kuat untuk menggabungkan 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten & Jawa Barat menjadi satu provinsi karena 3 provinsi yang di wacanakan untuk di gabungkan saat ini masih mampu menjalankan otonomi daerah dengan baik,” ulasnya.

Rajo melanjutkan GEMA Pasundan juga sangat mengapresiasi TB Hasanudin sebagai anggota DPR-RI yang selalu peduli terhadap masyarakat sunda khususnya masyarakat Jawa Barat.

“Bukan hanya peduli tapi Kang Hasan ini menjadi garda terdepan dalam isu isu etnis kesundaan,” tambahnya.

Kami menuntut ketua DPD-RI untuk mencabut pernyataan mendukung dan menyepakati deklarasi Maklumat Sunda karna kegiatan tersebut bukan aspirasi dari masyarakat jawa barat dalam hal ini.

“Kami Gema Pasundan ingin mengecam Saudara YBS yang menyampaikan bahwasannya Ketua Umum Paguyuban Pasundan itu gagal paham dalam Konteks maklumat sunda dan juga YBS yang menyampaikan Paguyuban Pasundan adalah corong Politik. Ini adalah statement yang sesat fikir dan juga berlogika jungkir balik karna dalam hal, ini yang seharusnya bisa menyatukan seluruh element masyakarat jawa barat ini adalah yang pertama adalah Gubernur jawa barat selaku Bapak masyarakat Jawa Barat dan yang kedua itu adalah ketua DPRD Jawa Barat saudara Bapak Taufik Hidayat.,SH.,MH yang dalam 3 tahun masa jabatannya ini sama sekali belum terdengar statemen politiknya,” paparnya

Ia pun berharap sebagai representatif masyarakat Jawa barat ketua DPRD Jabar ini harus ikut bersikap jangan hanya duduk, diam dan mendengarkan.

“Paguyuban Pasundan memang organisasi besar dan tertua tapi dalam hal ini Paguyuban Pasundan tidak memiliki kekuasaan otoritas yang luas karna bukan pemegang kekuasaan dalam hal ini seharusnya bisa di selesaikan oleh sang pemangku kebijakan di Jawa Barat yaitu gubernur selaku eksekutif dan DPRD jabar selaku legislatif,” tegasnya.

Adapun organisasi masyarakat, inohong sunda, tokoh agama dan tokoh masyarakat ini hanya bisa mendorong karena keterbatasan kewenangan.

Pada intinya yang seharusnya mampu mempersatukan elemen dan menyelesaikan masalah ini adalah pemangku kebijakan baik eksekutif ataupun legislatif.

“Ini adalah suara pemuda yang peduli terhadap fenomena yang terjadi di Jawa Barat. Suara pemuda hari ini harus memang di dengar dan di perhatikan karna pemilih terbanyak itu ada pada pemilih pemula/pemuda dan perempuan. Sehingga peran pemuda itu penting dalam membangun Jawa Barat kedepan.kami Gerakan mahasiswa pasundan mengajak seluruh element masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, serta menghargai perbedaan dalam bingkai Kebhinekaan,” pungkasnya. (tiwi)