BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unpad Prof. Maman Setiawan, S.E., M.T., PhD, mengatakan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi berulang menjelang Ramadan, berasal dari rantai pasokannya.
Rantai pasok pangan di Indonesia dinilai belum efisien, karena memiliki jalur distribusi yang panjang. Mulai dari petani, tengkulak, ritel, baru sampai ke tangan konsumen.
Jika tata niaga tersebut diatur dan dikendalikan dengan baik, seharusnya harga bahan pokok tetap stabil, baik menjelang hari raya ataupun di luar hari raya. Dengan tata niaga yang baik, stok pangan pun akan tetap terjaga.
Menurut Maman, beberapa titik rantai pasok didominasi pelaku usaha yang memungkinkan mereka memainkan harga. Hal ini yang kerap disebut sebagai kartel atau mafia pangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mendeteksi bahwa ada koordinasi di antara kartel dalam proses rantai pasok pangan.
Hasil riset yang dilakukan Maman bersama Bank Indonesia pada 2019 menunjukkan, permasalahan di sektor bahan pokok dapat memicu terjadinya inflasi, khususnya di wilayah Priangan Timur. Salah satu penyumbang terbesar dari masalah tersebut ada di rantai pasok.
“Harga di petani sebenarnya aman, ketika masuk ke tengkulak mereka akhirnya mampu memainkan harga. Hal inilah yang harus dibenahi bagaimana agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mencegah terjadinya kartel,” katanya seperti dikutip PASJABAR dari laman itb, Kamis (9/3/2022).
Untuk itu, ia mendorong pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap rantai pasok. Pemotongan jalur yang tidak perlu harus dilakukan agar tidak terjadi manipulasi harga di pasar. Dengan demikian, diperoleh harga jual petani yang wajar dan harga konsumen yang juga wajar.
Tata niaga
Dalam menstabilkan harga, pemerintah bisa mengendalikan langsung bahan pokok yang tata niaganya belum beres, seperti membuat harga ecerah tertinggi (HET) untuk sejumlah bahan pokok, menetapkan harga dasar gabah, hingga menentukan harga plafon beras.
Pembentukan Badan Pangan Nasional pada 2021 lalu diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata niaga. Maman mengatakan, badan ini bisa mengumpulkan data valid mengenai kebutuhan bahan pokok di setiap daerah. Data ini dapat menjadi langkah bagi pemerintah untuk memperbaiki rantai pasoknya.
“Badan Pangan Nasional bisa memetakan kebutuhan pangan di setiap daerah, lalu solusinya seperti apa, kebutuhannya berapa, nanti bagaimana cara memasoknya, sehingga harganya tetap terjaga,” ujarnya.
Maman menilai, impor diperlukan terutama bagi komoditas yang belum bisa dipenuhi di tingkat nasional. Namun, pemerintah juga perlu mengendalikan impor bahan pokok ini. Sebab, bisa jadi impor akan kembali dikuasai oleh kartel.
“Kita harus hati-hati dengan masalah tata niaga ini, termasuk masalah mafia pangan,” pungkasnya. (*/ytn)
