BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa SMP Bina Sarana Cendikia (BSC) yang anak-anaknya tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) karena masih menunggak biaya sekolah.
“Ada lima siswa binaan kami, namun menurut pengakuan ke lima siswa ini banyak yang hari ini di pulangkan dari sekolah karena masih mempunyai tunggakan,” ujar ketua FMPP, Illa Setiawati kepada PASJABAR, Rabu (10/3/2022).
Illa mengatakan ke lima siswa ini, merupakan siswa binaan FMPP yang pada tahun 2020 mengadu karena tidak dapat mengikuti ujian dengan kasus yang sama yaitu masih mempunyai tunggakan.
“Maka kami melaporkan kasus ini kepada Disdik Kota Bandung dan kamipun melakukan upaya mendatangi ombudsman akhirnya pihak sekolah BSC mengajak pihak kami bermediasi bahkan sempat di lakukan penandatanganan kesepakatan dan disaksikan oleh polsek setempat,” ungkapnya.
Dalam kesepakatan itu, ujar Illa, pihak BSC berjanji akan mengikut sertakan ujian dan pihak FMPP dan tidak akan memperpanjang lagi kasus ini.
“Akhirnya ke lima siswa ini di ikutsertakan ujian susulan dan kami menganggap kasus ini sudah selesai, eh ternyata hari ini kami mendapatkan laporan yang sama dengan siswa yang sama sungguh sangat disayangkan,” tuturnya.
Illa mengatakan bahwa pada Rabu (9/3/2022) pihaknya berupaya mendatangi siswa berinisial S yang sangat terpukul dan drop atas kejadian di sekolah.
“S menyatakan akan berhenti sekolah udah tidak mau datang lagi ke BSC, S sangat sakit hati padahal, S ini adalah siswa yang sangat cerdas dan selalu mendapat peringkat kelas. Tim kami terus membujuk S dan menenangkan S agar semangat lagi sekolah dan saya pun berupaya berkordinasi dengan Disdik Kota Bandung,” ungkapnya.
Illa menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh SMP BSC tidak mempunyai nurani dan empati terhadap masyarakat yang kurang mampu.
“Hal yang ada di otak mereka hanya uang dan uang tanpa memikirkan dampak psikologis terhadap siswa-siswi mereka, bagaimana mereka mau menjadi anak bangsa yang berprestasi jika untuk ujian saja hak mereka dirampas, sungguh sangat memprihatinkan,” tuturnya.
Illa pun berharap bahwa pemerintah harus benar-benar tegas dalam menghadapi kasus yang serupa dengan tindaklanjut dan pemberian sanksi agar memberikan efek jera.
“Jika perlu sekolah ini ditutup saja dan tidak diikut sertakan lagi dalam proses PPDB dan Disdik jangan diam aja seolah-olah menutup mata melihat kejadian ini, perbuatan seperti ini sudah membuat citra buruk untuk Disdik Kota Bandung, sangat memalukan!” ungkapnya.
Terakhir Illa juga menyampaikan kepada seluruh para orang tua dan siswa untuk jangan pernah takut untuk memperjuangkan putra/ putrinya dalam menghadapi pihak sekolah.
“Kita semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak walaupun kita tidak mampu, anggaran pendidikan itu besar, mereka mendapatkan bantuan BOS dan BOPD dari pemerintah apa lagi untuk siswa miskin ada juga bantuan RMP yang sangat besar. Dana pendidikan itu sangat besar, jadi jangan takut melawan dan terus memperjuangkan masa depan putra putrinya,” tandansya.
“Untuk pihak sekolah berempatilah sedikit terhadap masyarakat miskin jangan keterlaluan seperti itu, jangan rampas hak-hak siswa-siswi yang ingin meraih cita-cita dan masa depan mereka hanya karena mereka tidak mampu, tolong posisikan mereka sebagai anak kalian,” pungkasnya. (tiwi)
